BPPBJ DKI Jakarta Hadapi Kendala SDM

Agus Darmanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta mengalami krisis sumber daya manusia (SDM). Apalagi karena saat ini telah terbit peraturan baru bahwa mulai 2021 seluruh anggota kelompok kerja (Pokja) harus pejabat fungsional.

"Kendala kita selama ini ada di SDM. Apalagi setelah keluar peraturan baru bahwa pada tahun 2021 semua anggota Pokja harus pejabat fungsional," kata Sekretaris BPPBJ Agus Darmanto kepada dekannews.com di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Dia menyebut, saat ini jumlah formasi kebutuhan Pokja di BPPBJ sebanyak 137 orang, sementara yang ada baru 64 orang. Dengan jumlah anggota Pokja yang masih kurang 73 orang, maka beban kerja 64 anggota Pokja melampaui batas normal.

"Dengan jumlah anggota Pokja sebanyak 64 orang dan dibagi menjadi 24 Pokja, maka satu Pokja terdiri dari 3-5 orang. Idealnya, setiap Pokja menangani  35-40 paket lelang, tapi yang terjadi selama ini satu Pokja menangani 160 paket," jelas Agus.

Agus menjelaskan, BPPBJ telah meminta kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) agar menambah anggota Pokja agar sesuai formasi, namun permohonan tersebut masih dalam proses. 

"Belum lama ini ada 14 ASN yang mengikuti tes untuk menjadi anggota Pokja, namun yang lulus 13 orang.  Tapi nanti akan ada tes lagi," pungkasnya.

Seperti diketahui BPPBJ merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani lelang proyek yang ditangani SKPD lain. Untuk tahun ini, jumlah paket yang dilelang mencapai 3.296 paket dengan pagu anggaran mencapai Rp15,669 triliun.

Untuk menduduki jabatan fungsional dan menjadi anggota Pokja, seorang ASN harus memiliki pendidikan formal minimal D4 atau S1. (rhm)