BPPBJ Blacklist Kontraktor Proyek Tower A RSUD Koja

Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8/2019). (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pemprov DKI Jakarta cq Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) memblack list PT Bangun Kharisma Prisma (BKP), kontraktor pembangunan Tower A RSUD Koja, Jakarta Utara, karena dianggap telah wanprestasi. 

"Rapat terakhir,  penyedianya itu (PT BKP) diputus dan diblacklist, kemudian diaudit teknis dan keuangan," ujar Kepala BPPBJ Blesmiyanda usai rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8/2019). 

Ia menjelaskan, audit keuangan bertujuan untuk mengetahui batas akhir pekerjaan PT BKP dalam membangun Tower A RSUD Koja, sementara audit teknis untuk mengetahui mutu pekerjaan perusahaan tersebut. 

"Dari hasil audit ini nanti akan ditentukan apakah akan dilanjutkan atau bagaimana," imbuhnya. 

Sebelumnya, dalam rapat Banggar,  anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta memprotes pengerjaan proyek senilai Rp120 miliar itu yang mangkrak sejak Juni 2019. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan mempertanyakan bagaimana proses terpilihnya PT BKP sebagai pemenang tender proyek yang dananya bersumber dari APBD 2018 itu. 

"Dulu kan katanya yang mau mengerjakan BUMN? Kok perusahaan itu yang menang tender?" katanya. 

Politisi PDIP ini pun mengingatkan agar dalam melakukan lelang, BPPBJ jangan memenangkan perusahaan yang memberi penawaran lebih rendah. 

"Kalau ada yang menawarkan 67% (dari nilai proyek), lalu ada yang mengajukan 75% dan 97%, seharusnya yang dimenangkan yang 97%,  bukan yang 67%. Jangan pilih yang murah,  tapi pengerjaannya nggak bener, " katanya. 

Atas kritik ini, Blesmiyanda mengatakan kalau saat proyek Tower A RSUD Koja dilelang, ia belum menjadi kepala BPPBJ,  sehingga tidak tahu bagaimana proses lelang yang dimenangkan PT BKP itu. 

Namun ia menjelaskan, saat proyek dikerjakan, pembangunan terkendala oleh adanya lokasi yang belum diserahkan dan masih dalam proses lelang aset di BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah). 

Akibatnya, hingga Desember 2018 penyelesaian pekerjaan baru 30%, sehingga PT BKP dikenai denda.  

"Karena pengerjaan belum selesai,  kontrak diperpanjang, tapi seiring berjalannya waktu,  perusahaan itu kolaps dan pada Juni 2019 pengerjaan terhenti pada posisi pengerjaan baru 67,02%," katanya. 

Prasetio meminta agar proyek tower setinggi 16 lantai itu segera diselesaikan. 

'Kalau bisa tahun ini," tegasnya. 

Proyek pembangunan Tower A RSUD Koja masuk bertujuan untuk meningkatkan fasilitas di RSUD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. 

Menurut anggota DPRD DKI, saat ini RSUD Koja merupakan satu-satunya rumah sakit yang ruangan Unit Gawat Darurat (UGD)-nya berada di lantai 2. (rhm)