BPN Gagal Laporkan Kecurangan ke Bawaslu, Massa 02 Pastikan People Power

Suasana aksi massa 02 di depan Bawaslu. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan para pendukung pasangan nomor urut 02 tersebut, Jumat (10/5/2019), gagal kembali melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pasalnya, gedung di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, itu diblokade polisi dengan pagar kawat, serta dilapisi pagar betis pasukan Brimob dan pasukan polisi yang "didandani" dengan topi haji dan sorban. Blokade itu tak begeser sedikit pun meski massa yang datang ditaksir mencapai ribuan orang.

"Bagaimana mau masuk kalau diblokade begitu!" tegas Eggi Sudjana kepada wartawan.

Selain pengacara ini, petinggi BPN yang hadir di antara lautan massa berpakaian putih-putih itu antara lain Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso; Sekretaris BPN Hanafi Rais: dan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Garda 212 Ansufri Idrus Sambo dan Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak juga nampak di antara massa. Juga Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma.

Sebelumnya, Kamis (9/5/2019), kepada pers di Prabowo-Sandi Media Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Vasco Ruseimy, mengatakan, hari ini pihaknya akan kembali mendatangi Bawaslu untuk melaporkan temuan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Ia mengaku, laporan ini berbeda dengan laporan pada 3 Mei lalu, karena jika kala itu yang dilaporkan adalah 73.715 dugaan kecurangan pada Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU, hari ini yang dilaporkan adalah dugaan kecurangan pada saat sebelum pencoblosan pada 17 April, saat pencoblosan, dan sesudahnya.

Ia menyebut, ada lima poin penting yang menjadi perhatian BPN yang akan dilaporkan ke Bawaslu. Di antaranya, keterlibatan aparat sipil negara demi klemenangan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin;  kecurangan yang terkait dengan C1 untuk kemenangan paslon 01; kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada penyelenggaraan pemilu luar negeri untuk kemenangan Paslon 01; dan dugaan adanya pengondisian penggunaan logistik sebagai media kecurangan dalam memenangkan Paslon 01.

"Kira-kira lima poin itu yang akan kami laporkan besok," tegas Vasco.

Atas kegagalan hari ini, Eggi mengatakan kalau mereka akan datang dan datang lagi esok hari dan seterusnya, bahkan dalam jumlah yang jauh lebih besar.

"Inilah people power yang kami maksud, yakni mengerahkan massa untuk mendesak Bawaslu menindaklanjuti semua kecurangan yang sudah dilaporkan, bukan makar seperti yang dituduhkan pemerintah dan membuat saya dijadikan tersangka!" tegasnya.

Eggi mengaku kalau ia telah menerima panggilan dari kepolisian untuk diperiksa sebagai tersangka pada 13 Mei mendatang, namun apakah ia akan memenuhi panggilan itu atau tidak, belum dibicarakan dengan tim kuasa hukumnya.

Pernyataan Eggi bahwa mereka akan datang dan datang lagi ke Bawaslu, juga disampaikan oleh para tokoh yang secara bergantian berorasi di mobil komando, di antaranua oleh mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI ) Djumhur Hidayat dan KH Abdul Kahar Al Qudsi.

Keduanya meminta masa yang hadir menyiapkan energi karena aksi mereka ini panjang dan lama, tak hanya hari ini.

"Pada aksi selanjutnya kalau perlu besok kita kerahkan massa lebih banyak. Kita duduk saja dari Semanggi hingga Istana!" kata Djumhur.

Mantan pendukung pasangan 01 ini menegaskan bahwa saat ini kedaulatan bangsa Indonesia sedang dirampok, diperkosa oleh penguasa dan antek-anteknya, sehingga harus direbut kembali.

"Siap datang lagi besok dan seterusnya?!" tanya Djumhur.

"Siap ....!!!" jawab massa.

Eggi menjelaskan, mereka terpaksa melakukan people power karena Bawaslu pun tidak independen, sehingga terkesan mendiamkan bahkan membiarkan saja kecurangan yang diakukan 01.

"Laporan kita yang lalu (3 Mei) pun tidak didengar. Makanya, kita lakukan ini," tegas dia.

KH Abdul Kahar Al Qudsi mengajak semua yang hadir tak hanya mengkritik dan mengecam Bawaslu, namun juga mulai hari ini menambahkan doa-doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah SWT dengan mubahallah.

"Setuju kita juga melakukan mubahallah setiap melakukan aksi?" tanyanya kepada massa.

"Setujuu ....!!!"

Di ujung acara, saat doa dibacakan oleh KH Ahmad Maksum, mubahallah itu pun dibacakan.

Mubahallah adalah doa yang di dalamnya terdapat permohonan agar Allah SWT mengutuk orang yang salah atau dusta, sebagai bukti bahwa salah satu pihak benar.

Seperti ditudingkan 02 selama ini, para penyelenggara dam pengawas Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, ditengarai tidak netral alias berpihak kepada 01, sehigga meski 01 melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal (TSMB), namun KPU dan Bawaslu tidak melakukan apa-apa.

Padahal, kata Eggi, ayat 4 pasal 463 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tegas mengatakan, bila pasangan calon melakukan kecurangan, apalagi secara TSMB, maka kepesertaannya dalam Pemilu dapat dibatalkan alias didiskualifikasi.

Tak hanya itu, pasal 532 UU Nomor 7 bahkan mengatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00".

Pelanggaran terhadap pasal ini terlihat dalam perhitungan suara di Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU di laman pemilu2019.kpu.go.id dimana di situ suara 01 ditambah, sedang suara 02 dikurangi.

Selain memblokade pintu gerbang Bawaslu, selama aksi berlangsung polisi juga memblokade beberapa jalan agar arus lalu lintas tidak mellalui depan Bawaslu yang dipenuhi massa.

Polisi bahkan juga "menduduki"  jembatan penyeberangan orang (JPO) yang juga berfungsi sebagai jembatan busway di depan gedung Bawaslu. Mereka melarang warga, apalagi peserta aksi, menaiki jembatan itu. Di antara mereka ada yang membawa senjata laras panjang. (rhm)