BPJS Naik, Negara Ngeles Dari Tanggung Jawab

Adhy Fadhly, Pengamat Kebijakan Publik Voxpol Network (VPN) Indonesia. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews – Kebijakan pemerintah menaikkan iuran anggota Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) untuk kelas III dari Rp25.000 menjadi Rp52.000, tentang rakyat. Penolakan juga datang dari seorang bupati di wilayah Indonesia Timur yang viral di media sosial.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, menurut Pengamat Kebijakan Publik Voxpol Network (VPN) Indonesia  Adhy Fadhly, pertama yang harus kita pahami adalah landasan hukum BPJS dan yang paling utama yaitu UUD 1945. “Tidak perlu dijelaskan lagi, pasti pemerintah sangat paham apa yang diamanatkan konstitusi negara kita, namun sengaja menutup mata dari amanat konstitusi itu,” buka Adhy kepada dekannews.com, akhir pekan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Saat ini, lanjut Adhy, rakyat dibuat resah dengan kebijakan yang dilontarkan Sri Mulyani dan Puan Maharani yang menaikan iuran BPJS, yang rasanya sulit diterima oleh akal sehat. Pertama, iuran BPJS dinaikan untuk menutupi defisit kurang lebih Rp32 Triliyun. Pertanyaannya kenapa harus dibebankan ke rakyat? Kedua, naiknya iuran tidak tanggung - tanggung langsung 2x lipat. Ditambah Sri Mulyani malah mengusulkan sanksi bagi rakyat yang tidak membayar iuran. Ini sungguh di luar akal sehat kita semua,” beber Adhy dengan nada geram.

Menilik upaya paksa yang dilontarkan Sri Mulyani, menurut Adhy, seperti ada pemaksaan pemerintah terhadap rakyat untuk menutupi kebobrokan bahkan kejahatan yang terjadi. “Kenapa saya katakan seperti itu? Harusnya defisit yang terjadi diselesaikan dengan pembenahan sistim manajemen tata kelola BPJS yakni dengan melakukan evaluasi bahkan audit secara komprehensif untuk mengetahui penyebab defisit, bukan malah membebani rakyat. Sebab ini tidak menjamin ketersediaan dana untuk menutupi defisit anggaran BPJS. Malah jika tidak dilakukan pembenahan sistim manajemen maka akan ada defisit yang lebih besar lagi,” urai Adhy.

Menyikapi ancaman sanksi bagi rakyat peserta BPJS yang tidak membayar iuran, Adhy mengatakan, ancaman tersebut menunjukkan bentuk kegalauan pemerintah yang berujung pada kebijakan yang oportunistik. Sebaiknya menteri atau pejabat lain yang tidak berhubungan dengan persoalan ini jangan mencari panggunglah, sebab pada akhirnya statment yang dikeluarkan terdengar lucu, misalnya dengan narasi, rakyat harus memahami kenaikan premi BPJS, sebab sehat itu mahal. Kan sangat lucu didengarnya,” kata Adhy sambil tersenyum simpul.

Berangkat dari narasi mahal-nya itu, imbuh Adhy, Negara harus hadir untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai implementasi amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah. Ini guna menghindari benturan portofolio yang sering terjadi pada rezim Presiden Joko Widodo.

 

Keluar dari BPJS

Sementara itu, masih menyoal kebijakan pemerintah mengenai kenaikan premi BPJS, aktivis perempuan asal Maluku Christania Reny Pelupessy menyatakan keheranannya. “Heran saja ya. Segala macam kebijakan terasa tidak pro rakyat namun pada saat yang sama pemerintah kita justru mengurangi bahkan membebaskan bermacam pajak (tax holiday) barang-barang mewah bagi pengusaha - pengusaha asing dengan dalih investasi. Ini memang di luar nalar berpikir kita semua,” sebut Christania lewat sambung selulernya saat dihubungi dekannews.com, pada hari yang sama.

Menurut Christania, dengan kebijakan seperti ini yang harus dikhawatirkan adalah saat rakyat merasa terbebani dan tidak mampu membayar kenaikan premi BPJS maka bisa saja mereka keluar dan berhenti menjadi peserta BPJS sehingga membuat masalah baru bagi pemerintah. “Sri Mulyani sebelum menelurkan kebijakan tersebut harusnya lebih banyak mempertimbangkan pendapatan serta kebutuhan masyarakat kita belum cukup secara umum artinya tidak semua sama,” ulas Christania.

Masih menurut Christania, terkait kenaikan premi BPJS Kesehatan harus diikuti juga dengan peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan (Faskes). Dengan tuntutan harus ada peningkatan kualitas layanan maka kedepan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi beban berikutnya misalnya kenaikan tarif kapitasi (biaya jasa medis). Siapa lagi yang akan dibebankan jika ini terjadi, masyarakat lagi?

Kenaikan premi harus linear dengan peningkatan layanan. Jangan sampai ada lagi pasien mendapat perlakuan diskriminatif, apalagi ditolak dengan alasan rumah sakit penuh dan segala macam. Kebijakan ini justru mencederai hati rakyat kecil dimana jaminan kesehatan warga negara adalah tanggung jawab negara sepenuhnya. Toh, membayar iuran belum tentu sakit juga. Mengajak sedikit berlogika, membayar iuran BPJS tujuannya mendapat fasilitas pelayanan yang baik pada saat sakit. Artinya pada saat membayar iuran sama halnya kita berdoa buat sakit, sebab kalau gak sakit kan mubazir,” pungkas Christania sambil berseloroh. (kir)