BNI Ambon Bobol, Seluruh Petinggi Bank Harus Bertanggung Jawab

Gedung BNI Cabang Ambon. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews - Kejahatan luar biasa dalam dunia perbankan di Maluku bukan perkara baru, begitupun penanganannya. Terkait kasus pada BNI Cabang Ambon harus dijadikan sebuah proses penegakan hukum yang profesional dan tepat sasaran yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Kasus yang sudah ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku ini harus dikawal agar tidak berjalan di tempat, bahkan jika sampai di kejaksaanpun pengawalan publik harus ditingkatkan. Jangan sampai tersangka hanya sebatas para bawahan yang kebanyakan dijadikan tumbal," buka Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly, saat diminta tanggapannya terkait kasus BNI Maluku, Jum'at (17/10/2019), di Jakarta.

Terkait pembobolan dana nasabah BNI hingga Rp124 milyar ini, lanjut Adhy, sudah bisa dipastikan hanya bisa dilakukan oleh orang dalam. "Jadi rasanya tidak terlalu rumit bagi pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini, sebab sudah ada satu indikasi yang bisa dijadikan langkah penyelidikan," kata Adhy.

Menurut Adhy, sistim digital sekarang ini tidak akan ada kesulitan dalam membongkar kasus kejahatan perbankan. Jadi sebaiknya pihak Ditreskrimsus Polda Maluku jangan terlalu lama dalam penuntasan kejahatan luar biasa ini. "Kami yakin jika berpatokan pada analisa perbankan, kasus ini bisa dipastikan tidak dilakukan sendiri. Pasti ada sebuah konspirasi ditubuh BNI. Artinya ada "pihak - pihak" tidak menutup kemungkinan ada peran para petinggi BNI lainnya," analisa Adhy.

Dalam kesempatan tersebut Adhy berharap kasus pembobolan BNI tidak berakhir seperti kasus Bank Maluku yang mana kebanyakan memakan korban namun bukan aktor intelektualnya. "Dalam kasus Bank Maluku perlu saya sampaikan juga akan ada babak baru terkait kasus surabaya, begitu juga reverse repo," beber aktivis yang getol menyoal kasus Bank Maluku ini.

Terkait kasus pembonolan BNI Maluku yang merupakan BUMN, kata Adhy, sudah seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku melakukan koordinasi dengan OJK Pusat di Jakarta  untuk segera menindaklanjuti ke Kementrian BUMN. BNI merupakan BUMN agar seluruh petinggi pada Bank BNI Cab Ambon bisa dievaluasi karena mereka gagal dalam menjaga kepercayaan publik. Apalagi dalam kasus ini bisa saja ada indikasi keterlibatan para petinggi BNI.

"Tentunya kami juga tidak akan melangkahi proses hukum yang sedang berlangsung. Tunggulah hasil dari pihak Kepolisian. Kendati demikian kami dengan beberapa lembaga yang konsen terkait pemberantasan korupsi salah satunya PPM juga sedang mengikuti perkembangan kasus ini. Maluku, sudah pernah kita katakan akan menjadi target para penjahat. Sebab Maluku terkesan jauh dari perhatian dan proses penegakan hukum terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas," kritik Adhy.

Mencuatnya kasus pembobolan dana nasabah BNI Cabang Ambon ini, imbuh Adhy, makin nampak kejahatan yang sangat jelas. Saat ada pihak yang mengatakan dana - dana tersebut tidak terdaftar pada data transaksi. "Bagaimana bisa tidak terdaftar pada transaksi, kok malah kasusnya bisa terbongkar. Berikut ada juga yang mengatakan ini semua merupakan dampak dari keputusan terkait pemberian cashback bagi nasabah," kata Adhy lagi.

Pemberian cashback ini juga merupakan keputusan yang sangat konyol. Jika benar ini merupakan dampak dari program cashback BNI Cabang Ambon, menurut Adhy, adalah keputusan yang terlalu berisiko (high risk) bagi sebuah bank, terlebih tanpa melalui kajian dan analis perbankan yang matang dan profesional untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu akibat program marketing yang akan diterapkan.

Manurut Adhy, cashback adalah salah satu penawaran yang  banyak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak asalkan melalui analis yang tepat. "Saya mencurigai program cashback BNI Cabang Ambon tidak melalui perhitungan yang matang, bahkan mungkin saja tidak ada persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan cashback tersebut, akhirnya perusahaan yang kecolongan," terang Adhy.

Dalam pandangan PPM, kasus ini terdapat indikasi konspirasi jahat di tubuh BNI dan tidak menutup kemungkinan melibatkan para petinggi BNI Cabanh Ambon selain dari FY yang sementara ini dicurigai sebagai pelaku tunggal dalam kasus yang merugikan negara sebesar 124 Milyar rupiah ini.

"Atas kasus ini seluruh petinggi BNI Cabang Ambon harus bertanggung jawab," tegas Adhy.

Adhy menandaskan, kasus ini bisa dituntaskan secara profesional tanpa mengorbankan pihak - pihak yang tidak semestinya. Artinya pengekan supremasi hukum benar - benar terjadi, yang salah jangan dibenarkan dan yang benar jangan disalahkan. (kir)