Berantas Korupsi, Indonesia Butuh Figur Pemimpin Seperti Pangeran Diponegoro

Dari kiri ke kanan; Budi Siswanto, Peter Carey dan JJ Rizal. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Praktik korupsi bukan hal baru di Indonesia, karena praktik yang masuk kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini bahkan telah ada sejak sebelum Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945.

Inilah yang terekam dalam bedah buku berjudul Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendales (1808-1811) sampai Era Reformasi yang diselenggarakan Komunitas Bambu di Jakbook Pasar Buku Kenari, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019). 

Acara yang dimoderatori Sekjen DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Budi Siswanto ini menghadirkan sang penulis buku, Peter Carey, dan Budayawan JJ Rizal. 

Sayang, Ketua KPK Agus Rahardjo yang diharapkan hadir, berhalangan. 

Acara bedah buku ini dimeriahkan pertunjukan musik akustik dan Irwan Chan, finalis stand up comedy DPR RI. 

"Mereka kita hadirkan agar suasana bedah buku tidak kaku. Maklum, yang namanya bedah buku kan bersifat akademik," ujar project leader acara ini, Adjie Rimbawan. 

Dalam  paparannya, Peter mengatakan bahwa untuk dapat memberantas korupsi dibutuhkan kemauan untuk keluar dari zona nyaman seperti dilakukan Ignatius Jonan saat menjadi Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2009-2014.

Saat itu, kata sejarawan asal Kamboja yang telah 10 tahun menetap di Indonesia tersebut, manajemen BUMN, termasuk PT KAI, dinilai tidak efisien dan tidak profesional, sehingga terjadi miss management yang berimbas pada pelayanan kereta api yang buruk. 

"Jonan melakukan perubahan besar-besaran, antara lain dengan mempensiundinikan pegawai yang sudah berumur dan menggantinya dengan yang muda-muda. Hasilnya kemudian terlihat; tak ada lagi penumpang kereta api yang duduk di atap gerbong dan pelayanan menjadi lebih bagus," ujarnya. 

Ada hal yang sangat menarik dari buku Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendales (1808-1811) sampai Era Reformasi yang ditulis Peter Carey bersama Suhardiyoto Haryadi dan Sri Margana itu, karena selain isi buku itu relevan dengan kondisi kekinian Indonesia, juga karena buku ini mengangkat salah satu figur pahlawan nasional yang dinilai layak dikedepankan dan dicontoh, karena merupakan sosok anti korupsi, yakni Pangeran Diponegoro. 

Buku itu relevan dengan kondisi Indonesia terkini, karena saat ini bangsa Indonesia tengah diharu biru oleh kebijakan Pemerintah dan DPR yang merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi, sehingga timbul gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. 

Di Jakarta, gelombang demonstrasi itu diikuti pelajar STM, sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo tewas usai bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD. 

Gelombang demo ini muncul karena revisi UU KPK dinilai melemahkan lembaga anti rasuah itu, sehingga publik yakin ke depan korupsi di Indonesia akan semakin menggila dan negara ini menjadi surga bagi para koruptor. 

Peter menyebut, Pangeran Diponegoro merupakan pribadi yang agak unik, karena sebagai seorang pangeran, dia dibesarkan di lingkungan pedesaan, dan hidupnya juga berkelana dari satu pesantren ke pesantren. 

Dan yang penting dicatat, pangeran bernama asli Harya Dipanegara itu juga anti korupsi, karena meski dia merupakan pengeran yang paling kaya di Yogyakarta (1785-8 Januari 1855), namun hartanya bukan dari hasil korupsi atau memeras rakyat. 

"Harta kekayaannya antara lain berasal dari pengelolaan tanah wakaf," katanya. 

Peter juga menyebut kalau Pangeran Diponegoro merupakan sosok yang bersahaya. Tokoh ini bahkan bisa disebut sebagai pelopor "blusukan" karena sebelum Presiden Jokowi melakukan hal tersebut, Pangeran Diponegoro telah lebih dulu melakukannya. 

Layak dibaca

Budayawan JJ Rizal mengatakan, buku Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendales (1808-1811) sampai Era Reformasi layak untuk dibaca masyarakat, khususnya yang ingin tahu sejarah korupsi di Tanah Air, karena modus korupsi dari zaman penjajahan Belanda hingga hari ini ternyata sama saja, yakni penggunaan keuangan negara secara tidak sah dan suap. 

Bahkan, kata Rizal, salah satu pemicu utama Perang Jawa (1825-1830) adalah isu korupsi. 

Ia menilai, gelombang demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang antara lain dipicu oleh revisi UU KPK, juga hukum yang terkesan hanya tajam kepada oposisi namun tumpul terhadap pendukung pemerintah,  mengindikasikan kalau Indonesia sedang bertransformasi dari negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machstaat), sebuah negara yang cenderung tirani dan antikritik. 

Padahal, tegas Rizal, korupsi takkan bisa dihilangkan kalau pemerintah anti kritik. 

Rizal pun mengakui kalau saat ini Indonesia memang kekurangan pemimpin yang menginspirasi seperti Pangeran Doponegoro. 

"Sejarawan Anhar Gonggong pernah mengatakan kalau di Indonesia banyak pejabat, tapi sedikit pemimpin. Apa bedanya? Kalau pemimpin akan bertanya; Apa masalahnya? Tapi pejabat akan bertanya; apa untungnya?" kata dia. (rhm)