Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Penginputan Data ke Situng

Suasana sidang Bawaslu. (Foto: dtc)

Jakarta, Dekannews- Laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ke Bawaslu pada 3 Mei lalu, terkait kecurangan pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU, tak sia-sia.

Pasalnya, Kamis (16/5/2019) pagi ini Bawaslu menggelar sidang di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan dalam sidang yang dihadiri pihak terlapor (KPU) dan pelapor tersebut, Bawaslu memutuskan bahwa KPU telah melanggar tata cara dan prosedur penginputan data ke Situng.

"Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, saat membacakan putusan.

Bawaslu pun meminta KPU agar memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data ke Stung, karena KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukan dalam Situng adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

"KPU harus dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa KPU telah menjalankan Pemilu secara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan," anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalo, menambahkan.

Meski demikian, dengan tegas Bawaslu meminta kepada KPU agar keberadaan Situng hendaknya dipertahankan, karena diakui dalam undang-undang yang berlaku, dan digunakan sebagai instrumen yang menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelanggaran Pemilu bagi masyarakat.

Sebelumnya, pada 3 Mei 2019, BPN Prabowo - Sandi melaporkan dugaan kecurangan pada penginputan data perolehan suara Pilpres 2019 di Situng KPU, karena di siatem itu suara untuk pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf ditambahkan, dan suara pasangan 02 Prabowo-Sandi dikurangi.

Koordinator Relawan Tim Informasi dan Teknologi (IT) BPN Prabowo - Sandi, Mustofa Nahrawardaya, mengatakan, laporan mereka disertai bukti kesalahan input data yang mencapai  73.715 kesalahan dari 477.021 TPS.

Karena hal ini, kata Mustofa, pihaknya meminta agar Bawaslu menghentikan proses penginputan data di Situng itu karena merugikan 02.

Aduan BPN ini diregistrasi staf Bawaslu dengan nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. (Man)