Bawaslu dan Polri Diminta Tindaklanjuti Kasus Money Politic Luhut Panjaitan

Luhut Panjaitan memberikan amplop kepada KH Zubair Muntashor. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Koordinator Kawal Pemilu Kita (KPK) DKI Jakarta, Adjie Rimbawan, menilai, pejabat negara ini sedang mempertontonkan kekejian dalam berdemokrasi.

Pasalnya, praktik money pilitics yang dilarang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun dilakukan secara sadar dan terang benderang, namun tanpa tindakan apa pun dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu.

Pernyataan Adjie itu disampaikan untuk menyikapi viralnya video tentang Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang memberi amplop kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil, KH Zubair Muntashor, saat Luhut berkunjung ke pesantren yang berada di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, itu.

Dalam video berdurasi 1 menit 23 tersebut Luhut meminta KH Zubair Muntashor untuk mengajak umat dan santrinya datang ke TPS pada 17 April, dan mencoblos pasangan calon (Paslon) yang baju putih, yakni Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Luhut lalu memberikan sebuah amplop kepada sang Kyai, yang langsung oleh sang Kyai dilipat dan dimasukkan ke kantongnya.

"Dipandang dari aspek manapun, tindakan Luhut itu jelas-jelas telah melanggar hukum dan aturan main Pemilu. Sayangnya, Luhut terkesan kebal hukum meski ini jelas-jelas money politics. Maka, sudah seharusnya Bawaslu dan kepolisian bertindak. ini pidana Pemilu," ujar  Adjie melalui siaran tertulis yang diterima harianumum.com, Minggu (7/4/2019)

Ia menilai Rezim Jokowi agaknya sudah sangat panik akibat elektabilitas petahana yang terus merosot, sementara elektabilitas sang lawan, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, terus terkerek.

Sebab, sebelum kasus Luhut itu, sederet pejabat negara dan pejabat pemerintahan juga tanpa malu-malu dan terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk petahana sebagaimana yang dipertontonkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta para bupati dan walikotanya, serta Kapolda Sumut

Di sisi lain, Mendagri Tjahjo Kumolo juga secara terang-terangan mendorong ASN agar tidak netral dan mengampanyekan keberhasilan pemerintahan Jokowi yang nota bene meupakan Capres petahana dengan nomor urut 01 di Pilpres 2019.

Adjie pun mengimbau para aktivis dan penggiat lembaga kepemiluan untuk bergerak di saat demokrasi terancam. Pelanggaran demi pelanggaran kepemiluan dilakukan di saat sejatinya Indonesia sudah dewasa berdemokrasi.

“Kita mengalami darurat demokrasi yang dulu kita perjuangkan dengan banyak memakan korban, baik harta maupun nyawa. Namun setelah Orde Baru tumbang dan masuk era Orde Reformasi dengan demokrasi yang sekarang kita jalani,  apakah kita ingin kembali ke masa lalu yang otoriter dan hukum diperlakukan sekehendak penguasa?” tanyanya.

Adjie pun mendesak Bawaslu dan Polri untuk berani bertindak, karena wibawa dan integritas penyelengggara pemilu sangat dipertaruhkan, terutama Polri yang akhir akhir ini citranya di masyarakat sangat buruk sebagai penyelenggara pemilu.

“Andai Polri bertindak, akan kembali membawa citra yang sangat positif terhadap institusi Polri," katanya.

Adjie juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera menonaktifkan Luhut karena telah merendahkan kewibawaan Presiden sebagai kepala pemerintahan,” pungkas Adjie. (man)