Bappeda Tingkatkan Pengawasan dan Pengecekan dalam Penyusunan APBD 2020

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan meningkatkan pengawasan, penyisiran, dan pengecekan komponen hasil usulan dari Satuan Kerja SKPD dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan, menyampaikan saat ini prosesnya belum sampai pada input komponen.

“Tapi perlu diakui masih ada SKPD yang memasukkan komponen yang tidak sesuai. Itu kami sadari, pengawasan memerlukan pendalaman, juga di SKPD,” katanya dalam konferensi pers di Balairung, Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia menjelaskan, SKPD sudah mulai memasukkan detil kegiatan di e-budgeting pada Maret Minggu IV hingga Juli Minggu I 2019, namun karena sistem e-budgeting saat ini mengharuskan input komponen sebagai pembentuk harga, hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan belum memiliki komponen.    

“Bappeda menyadari adanya komponen dummy dalam dokumen perencanaan. Kalau komponennya tidak disusun, maka pagu kegiatan tersebut tidak akan muncul. Ketika e-komponennya tidak ada, maka teman-teman SKPD membuat ‘jembatan’ supaya kegiatan itu bisa tetap ada, tapi ini masih proses menuju perbaikan. Sepanjang ini pula teman-teman SKPD mengusulkan komponan bersama BPAD dan BPKD,” imbuh Mahendra.

Penyisiran dan pengecekan terhadap komponen anggaran pun akan ditingkatkan, dengan batas akhir pembahasan bersama DPRD pada 30 November 2019.

Sebagai informasi, Gubernur Anies Baswedan telah memerintahkan agar semua SKPD melakukan penyisiran ulang. Arahan terakhir oleh Gubernur Anies disampaikan sebanyak dua kali, yakni pada 9 dan 23 Oktober 2019. (rhm)