Bappeda Lebih Memilih Kurangi Belanja, APBD Perubahan Diteken Turun Jadi Rp 86,89 Triliun

Penandatangan nota kesepahaman APBD Perubahan DKI 2019. (Foto: PPID)

Jakarta, Dekannews- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menolak saran anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta agar mengevaluasi target pendapatan pajak, sehingga untuk menekan defisit APBD 2019, dilakukan efisiensi dengan mengurangi anggaran belanja hingga Rp2,2 triliun.

Efisiensi ini membuat plafon APBD Perubahan 2019 yang diteken Gubernur Anies Baswedan dan DPRD hari ini, Rabu (14/8/2019), turun menjadi Rp86,89 triliun dari Rp89,09 triliun pada APBD penetapan.

"Untuk target pendapatan itu sudah disanggupi oleh kepala Badan Pajak dalam rapat Banggar DPRD. Jadi, tidak diturunkan," ujar Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra Satria Wirawan kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (14/8/2019).

Ketika ditanya bukankah Perda kenaikan lima jenis pajak belum disahkan, sehingga Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) kesulitan untuk dapat memenuhi target pendapatan pajak sebesar Rp44 triliun? Sri menjawab; "Untuk itu bisa ditanyakan ke BPRD".

Ia mengakui, dengan berkurangnya plafon APBD perubahan dari APBD penetapan, maka konsekuensinya adalah anggaran belanja dikurangi dengan melakukan efisiensi.

"Antara lain efiensi gaji dan tunjangan, pembangunan fly over dan JPO yang tidak dapat diserap, serta pengadaan lahan yang tidak bisa direalisasikan," jelasnya.

Soal efisiensi gaji, Mahendra menegaskan bukan dengan memotong gaji dan tunjangan PNS, melainkan PNS yang meninggal dan alokasi CPNS yang diterima lebih kecil dari yang direncanakan.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari menyarankan Bappeda agar mengevaluasi target pendapatan pajak yang dalam APBD 2019 dipatok naik dari Rp38 triliun menjadi Rp44 triliun.

Pasalnya, menurut anggota Fraksi Hanura itu, tren kenaikan pajak biasanya hanya Rp1-2 triliun, sehingga paling maksimal pendapatan hanya naik dari Rp38 triliun menjadi Rp40 triliun.

Ia menjelaskan, ketika target pajak ini dibahas di komisinya, Komisi C sudah menyatakan kalau maksimal pendapatan pajak naik menjadi Rp40 triliun.

"Tapi ketika dibahas di Banggar, ternyata karena teman-teman di (semua) komisi berlomba-lomba mengajukan program pembangunan seperti untuk pembelian lahan, pembangunan proyek dan lain-lain, dana yang tertera dalam RAPBD 2019 yang diusulkan Pemprov DKI ternyata kurang. Akibatnya, Banggar memaksakan pendapatan pajak dinaikan menjadi Rp44 triliun," katanya kepada dekannews.com di gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Ruslan mengaku sempat menanyakan kesanggupan Kepala BPRD Faisal Syafrudin untuk memenuhi target itu, dan Faisal mengatakan sanggup asalkan lima jenis pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Parkir, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dinaikkan.

Sayangnya, hingga hari ini lima Raperda untuk kenaikan lima jenis pajak tersebut belum disahkan Bapemperda, sehingga praktis BPRD kesulitan memenuhi target pendapatan hingga Rp44 triliun.

"Karena itu sekarang kita tuntut keberanian Bappeda untuk mengevaluasi pendapatan pajak dengan menurunkannya menjadi Rp40-41 triliun. Kalau pun pendapatan pajak ditetapkan lebih tinggi dari Rp40-41 triliun, sebaiknya berada di kisaran Rp42 triliun, karena Raperda kenaikan lima jenis pajak belum disahkan, dan kalau pun satu dua bulan ke depan disahkan, waktu pelaksanaannya sudah mepet karena Desember Pemprov sudah tutup buku. Selain itu, kemampuan daya serap kenaikan lima jenis pajak itu maksimal hanya Rp2,1 triliun, tidak Rp4 triliun," katanya.

APBD Perubahan 2019 disahkan

Pada Rabu (14/8/2019) pagi tadi, dalam sidang paripurna di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Gubernur Anies Baswedan dan para pimpinan DPRD menandatangani nota kesepahaman tentang APBD Perubahan yang disepakati turun Rp2,2 triliun dari Rp89,09 triliun saat APBD penetapan, menjadi Rp86.892.497.098.257 pada APBD Perubahan.

"Alhamdulillah, kita telah tuntas dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah Rp86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final,” katanya.

Anies mengaku, penurunan anggaran ini tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

“InsyaAllah tidak. Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program prioritas). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi, yang dikatakan turun Rp2,4 triliun itu adalah hitungan accounting-nya turun Rp2,4 triliun, karena asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang semula diperkirakan 12 triliun, ternyata menjadi Rp9,5 triliun,” jelasnya. (rhm)