Bangun Rumah Untuk MBR, Kementerian PUPR Alokasikan Rp8 Triliun

Rumah untuk MBR - Kementerian PUPR mengalokasi anggaran Rp8 trilyun lebih untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). program tersebut merupakan lanjutan Program Sejuta Rumah. [ist]

Jakarta, Dekannews – Kebutuhan rumah merupakan satu dari tiga kebutuhan lainnya seperti pangan dan sandang. Ternyata rumah yang dimiliki masyarakat banyak yang tak layak huni dan masih mengontrak. Guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2021 mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021 sebesar Rp8,093 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, khususnya untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kementerian PUPR memprioritaskan anggaran tersebut untuk pembangunan perumahan, khususnya Program Sejuta Rumah pada 2021. Beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rumah susun (rusun), pembangunan rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum, dan pembangunan rumah khusus (rusus).

Jumlah alokasi anggaran terbesar untuk pembangunan rusun, yakni sebesar Rp 4,16 triliun. Anggaran ini dinilai efektif untuk mendorong masyarakat tinggal di hunian vertikal serta memanfaatkan lahan perumahan secara maksimal. “Tahun 2021 kami akan membangun sebanyak 9.799 unit rumah susun di berbagai daerah di Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid sebagaimana dikutip liputan6, Selasa (2/2/2021).

Masih menurut Khalawi, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan menyalurkan dana BSPS sebesar Rp2,507 Triliun. Itu akan digunakan untuk membedah 114.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 33 provinsi, sekaligus dukungan untuk Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). “Dari total sebanyak 114.900 unit rumah swadaya nantinya akan dibagi yaitu peningkatan kulitas rumah sebanyak 114 ribu unit dan 900 unit untuk membedah rumah tidak layak huni di KSPN,” terangnya.

 

Rumah Layak Huni

Selanjutnya pembangunan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebesar Rp0,406 triliun untuk 40 ribu unit rumah bersubsidi. Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah khusus sebesar Rp0,606 triliun untuk 2.423 unit rumah. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 0,414 triliun akan digunakan untuk Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp 0,414 triliun.

“Kami akan terus mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Program perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni serta meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Khalawi. (kir)