Bamus Betawi Terbelah, Menurut Pengamat Ini Penyebabnya

Amir Hamzah. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menilai, ada beberapa penyebab mengapa Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi kerap dilanda keributan setiap kali melakukan suksesi kepemimpinan, termasuk saat pemilihan ketua umum Bamus Betawi periode 2018-2023 pada September 2018 silam yang berlanjut hingga hari ini. 

Konflik itu saat ini membelah tubuh Bamus Betawi menjadi dua bagian; Kubu Haji Lulung dan Kubu H Zainuddin alias Oding. 

Amir menyebut, salah satu penyebab konflik tersebut adalah kegagalan para tokoh dan petinggi Betawi dalam memahami sejarah berdirinya Bamus Betawi. 

Kalau dikaji dari sejarahnya, tegas Amir, Bamus Betawi sebenarnya merupakan lembaga fungsional, bukan lembaga kebudayaan, karena lembaga itu dibuat oleh DPD Golkar DKI Jakarta sebagai ujung tombak untuk memenangkan Pemilu 1982.

"Karena dibentuk sebagai ujung tombak, maka pembentukan Bamus Betawi dikonsep sebagai wadah yang menaungi organisasi-organisasi Betawi. Itu sebabnya dinamakan Badan Musyawarah Masyarakat atau disingkat Bamus," tegas Amir. 

Lebih detil dijelaskan, pada Pemilu 1977 DPD Golkar DKI Jakarta kalah dari PPP. Litbang partai berlambang pohon beringin itu kemudian melakukan analisa, dan disimpulkan bahwa kekalahan tersebut diakibatkan karena sebagian besar masyarakat Betawi memilih PPP. Bahkan tiga ulama Betawi kala itu, yakni KH Abdullah Syafi'i, KH Tahir Rahili dan KH Syafi'i Al Jahmi, menjadi juru kampanye PPP. 

"Golkar kemudian melakukan operasi politik agar dapat memenangkan Pemilu 1982. Partai ini menggalang masyarakat Betawi yang dimulai dengan menjadikan Foke (tokoh Betawi Fauzi Bowo, red) sebagai bendahara umum partai, dan dilanjutkan dengan membentuk Bamus Betawi dengan menjadikan Foke sebagai ketuanya," imbuh Amir. 

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menegaskan, sebagai ujung tombak DPD Golkar DKI Jakarta untuk memenangkan Pemilu 1982, tugas dan fungsi Bamus Betawi adalah mengkoordinasikan dan mensingkronisasikan organisasi-organisasi Betawi yang waktu itu telah ada, seperti organisasi yang bergerak di bidang pencak silat, Lembaga Kebudayaan Betawi dan lain-lain, agar memenangkan Golkar pada Pemilu 1982.

"Kalau masyarakat Betawi ingin konflik di Bamus yang terjadi hari ini selesai, maka mereka harus mendudukkan kembali posisi Bamus sebagai organisasi atau lembaga fungsional, bukan lembaga budaya atau lainnya, dan pemimpinnya pun jangan lagi dipilih dari kalangan politikus, tapi tokoh masyarakat," tegas Amir. 

Meski demikian aktivis yang telah puluhan tahun malang melintang di Ibukota ini mengakui, konflik di Bamus bisa juga dipicu oleh kekeliruan Pemprov DKI Jakarta dalam memahami posisi Bamus yang hanya bersifat fungsional, saat menggelontorkan dana hibah. 

"Seharusnya dalam hal pemberian dana hibah itu peran Bamus hanya sebagai pemberi rekomendasi tentang nama-nama lembaga atau organisasi Betawi yang layak menerima hibah, bukan sebagai penerima hibah tersebut," katanya. 

Karena hal tersebut, Amir menyarankan agar Gubernur Anies Baswedan tidak perlu ikut campur dalam konflik di tubuh Bamus Betawi, karena Gubernur bukan pembina politik seperti di era Orde Baru. 

"Jangan sampai pula konflik itu membebani Gubernur," tegas dia. 

Amir juga mengingatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk bersikap netral, karena terkait masalah ini,  Bakesbangpol hanya perlu memantau, menganalisis dan memberi masukan kepada Gubernur agar kebijakan-kebijakan yang dibuat, yang terkait masalah ke-Betawi-an, tidak mengalami resistensi. 

Seperti diketahui, pada Musyawarah Besar (Mubes)  ke-VII Bamus Betawi yang diselenggarakan 1-2 September 2018 di Twin Plaza Hotel, Jakarta, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung, terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Bamus Betawi untuk periode 2018-2023 mengalahkan dua kandidat lainnya. 

Namun pada Minggu (25/8/2019) lusa Bamus kubu Mubes Ancol yang antara berisikan ketua umum Bamus Betawi periode 2013-2018, Zainuddin, berencana melantik pengurus baru di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur. Padahal Bamus hasil Mubes di Twin Plaza Hotel yang dipimpin Haji Lulung telah mengantongi surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0004530.AH.01.07 Tahun 2019. (rhm)