Atasi Polusi, Anies Terbitkan 7 Instruksi

Gubernur Anies Baswedan. (Dok: PPID)

Jakarta, Dekannews- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan pendekatan multisektor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi penghijauan
sehingga memerlukan sinergitas antara Perangkat Daerah terkait," kata Anies dalam Ingub yang diteken pada 1 Agustus 2019 itu seperti dikutip dekannews.com, Jumat (2/8/2019).

Sedikitnya ada 14 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dilibatkan dalam kegiatan ini, di antaranya Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekda, Asisten Perekonomian dan Keluangan Sekda, kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Bina Marga dan
Kepala Dinas Kehutanan,  dan ada tujuh instruksi yang harus dikerjakan.

Ketujuh instruksi tersebut adalah:
1. Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan yang masih beroperasi di jalanan Ibukota meski tidak lulus uji emisi,  menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum yang berjumlah 10.947 unit (terdiri dari bus besar, bus sedang dan bus kecil) melalui Program Jak Lingko yang ditarget rampung pada
2020

2. Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai 2019, serta penerapan kebijakan congestion pricing yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021

3. Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi
berusia lebih dan i 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025,

4. Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020

5. Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada tahun 2019

6. Mengoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai pada tahun 2019, serta mendorong adopsi prinsip green building oleh
seluruh gedung melalui penerapan insentif dan diinsentif

7. Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah
daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah

Seperti diketahui, udara Jakarta telah tercemar polutan hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor dan karena asap pembuangan industri. Upaya Pemprov DKI dengan menggelar car free day (CFD) secara rutin tidak sepenuhnya berhasil karena begitu acara bubar,  ribuan kendaraan bermotor kembali berlalu lalang dan menyemburkan hasil pembakaran mesinnya. Apalagi karena Jakarta merupakan kota 'Hutan Beton' dengan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) kurang dari 30% dari luas wilayah.

Tak heran jika kualitas udara di Jakarta sempat masuk daftar yang paling berpolusi di dunia. (rhm)