APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 Belum Dibahas, Anies Terancam Dapat Sanksi

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Gunernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam mendapat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena belum membahas dan mengesahkan APBD Perubahan 2020, serta belum membahas APBD 2021 meski telah memasuki bulan Oktober 2020.

Keterangan yang dihimpun, Selasa (13/10/2020), menyebutkan, APBD Perubahan 2020 belum dibahas dan disahkan karena hingga Senin (12/10/2020) Pemprov DKI Jakarta belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2020.

Sementara di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang memiliki kepentingan terhadap pengesahan APBD Perubahan 2020, menurut narasumber dekannews.com, terkesan pasif dan tidak berusaha mendesak atau mendorong Pemprov DKI agar segera menyerahkan KUA/PPAS APBD Perubahan 2020.

Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan; "Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan".

Sementara pasal 179 ayat (1) PP 12 menyatakan; "Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir".

Sanksi atas pelanggaran pasal 179 ayat (1) disebutkan pada pasal 179 ayat (2) yang menyatakan; "Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan".

Terkait APBD 2021, menurut narasumber dekannews.com, selain karena KUA/PPAS APBD 2021 belum disahkan, juga karena lagi-lagi Banggar DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi terkesan tidak proaktif, dan bahkan sepengetahuan narasumber dekannews.com Banggar belum pernah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut.

Padahal pasal 90 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan; "Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Sementara pasal 90 ayat (2) PP 12 menyatakan; "Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus".

Pasal 104 ayat (1) PP 12 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Jika kepala daerah atau dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan tak dapat melaksanakan pasal 104 ayat (1), dapat dikenai sanksi sebagaimana ketentuan pada pasal 104 ayat (2) PP 12 yang berbunyi: "Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 106 ayat (1) PP 12 menyatakan; "Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun".

Sanksi pelanggaran terhadap pasal 106 ayat (1), diatur dalam pasal 106 ayat (3) yang berbunyi: "DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Meski demikian, ayat (4) pasal 106 PP 12 menyatakan, jika keterlambatan pengesahan APBD disebabkan oleh keterlambatan kepala daerah dalam menyerahkan RAPBD, maka hanya kepala daerah yang mendapat sanksi, sedang DPRD tidak.

Berikut bunyi ayat (4) pasal 106 PP 12; "Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD".

Sanksi administrasi yang dapat mengenai Gubernur Anies Baswedan diatur pada pasal 107 dan pasal 110 PP 12 Tahun 2019 dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 107 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; "Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya".

Sementara pasal 107 ayat (3) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat: kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".

Pasal 110 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; "Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya".

Dan pasal 110 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 menyatakan; "Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

PP Nomor 12 Tahun 2017 mengancam Gubernur Anies Baswedan antara lain dengan sanksi berupa tidak mendapatkan insentif atau gaji.

Hingga berita ditulis, Ketua Banggar DRPD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi belum dapat dikonfirmasi, namun anggota Banggar DPRD DKI Inggard Joshua mengakui kalau memang belum ada penyerahan KUA/PPAS untuk APBD Perubahan 2020 maupun APBD 2021 dari Pemprov DKI ke DPRD. 

Ketika ditanya apakah benar Banggar tidak proaktif untuk mendesak Pemprov DKI agar segera menyerahkan KUA/PPAS APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021?

Anggota Fraksi Gerindra itu mengakui kalau hingga hari ini belum ada rapat Banggar yang membahas APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021, tapi pernah dibahas dalam rapat gabungan. 

"Tapi seyogyanya Pemprov DKI tidak perlu menunggu sampai ada teguran dari Banggar, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti ini dimana pendapatan Pemprov menurun dan dana yang ada harus dialokasikan secara efektif dan seefisien mungkin. Kalau APBD dapat segera dibahas, kan lebih baik dan juga tidak melanggar PP 12 Tahun 2019," jelas Inggard.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI ini bahkan menyoroti utang DKI ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mencapai Rp12,5 triliun, karena akibat APBD Perubahan 2020 belum dibahas, hingga kini DPRD masih belum tahu dana dari utang itu digunakan untuk apa saja.

"Saran saya, TAPD DKI segera deh menyerahkan KUA/PPAS APBD 2021, karena waktu pengesehannya sesuai PP 12 Tahun 2019 adalah pada akhir November. Jangan mentang-mentang Kemendagri mengizinkan Pemda-Pemda melakukan pemindahan anggaran untuk kepentingan penanganan Covid-19, maka penyerahan dokumen APBD 2021 jadi terkatung-katung," katanya.

Inggard mengingatkan Anies bahwa saat ini semua daerah telah mengesahkan APBD Perubahan 2020 dan sedang dalam proses pembahasan APBD 2021.

"Kalau kita Kunker, kita malu karena mereka sudah membahas APBD 2021, kita membahas APBD Perubahan 2020 pun belum," katanya. 

Inggard mengakui, untuk APBD Perubahan 2020, sepertinya Pemprov DKI harus berpedoman pada pasal 179 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 karena tak ada waktu lagi untuk dibahas.

Sedang untuk APBD 2021, kata Inggard, karena sekarang sudah pertengahan Oktober, pengesahannya kemungkinan molor hingga awal 2021. (kir/rhm)