APBD Gagal Disahkan Sesuai Amanat PP, SGY: Gubernur Anies Harus Siapkan Langkah Antisipasi

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyiapkan langkah antisipasi menyusul masih belum tuntasnya pembahasan APBD 2020 di DPRD DKI Jakarta.

Ia meyakini, karena batas akhir pengesahan Rancangan Anggaran Dasar dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 pada 30 November sebagaimana diamanatkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 telah terlewati, maka batas akhir pengesahan APBD 2020 pada 30 Desember 2019 pun pasti tak dapat dipenuhi.

"Hari ini, Selasa, tanggal 10 Desember, dan rencananya Rabu (11/12/2019) besok DPRD baru akan menggelar sidang paripurna pengesahan RAPBD 2020. Kalau kita hitung waktu yang tersisa hingga 30 Desember yang hanya 19 hari, rasanya mustahil APBD 2020 dapat disahkan pada 30 Desember," kata Sugiyanto kepada dekannews.com melalui telepon, Selasa (10/12/2019).

Ketidakyakinan aktivis yang akrab disapa SGY itu dilatari alasan sebagai berikut:
1. Setelah RAPBD 2020 disahkan pada Rabu (11/12/2019), sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dalam waktu tiga hari kerja, Pemprov DKI Jakarta harus mengirimkan RAPBD itu kepada Kemendagri untuk dikoreksi. Tiga hari kerja berarti Kamis (12/12/2019), Jumat (13/12/2019) dan Senin (16/12/2019)
2. Setelah RAPBD 2020 yang disahkan dikirim ke Kemendagri, biasanya masa koreksi memakan waktu 14 hari kerja atau baru pada 3 Januari 2020 Kemendagri mengembalikan RAPBD 2020 yang sudah dikoreksi kepada Pemprov DKI Jakarta.
3. Jika pada hasil koreksi terdapat hal-hal yang harus diubah, disesuaikan atau dihilangkan, maka Pemprov DKI Jakarta punya waktu seminggu untuk menindakkanjuti hasil koreksi Kemendagri itu, sebelum berkas RAPBD dikembalikan kepada Kemendagri untuk disingkronisasikan dengan koreksi yang diberikan.
4. Singkronisasi oleh Kemendagri ini biasanya makan waktu tujuh hari kerja
5. Jika Kemendagri memberikan Acc, maka DPRD dapat menggelar sidang paripurna untuk mensahkan Perda APBD 2020, sehingga APBD 2020 pun menjadi sah dan dapat digunakan.

SGY mengatakan, waktu pengembalian RAPBD oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI setelah dikoreksi saja telah melewati batas waktu pengesahan APBD, sehingga sesuai pasal 110 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, maka mau tak mau Gubernur harus menerbitkan Pergub APBD untuk menggunakan kembali pagu anggaran APBD 2019 di tahun 2020, karena pasal 110 ayat (1) menyatakan; "Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya". 

"Karena itu saya sarankan Gubernur segera melakukan antisipasi dengan menyiapkan Pergub APBD, sehingga jika batas waktu hingga 30 Desember terlewati APBD belum bisa disahkan, maka Pergub itu telah dapat langsung diterbitkan serta digunakan," tegas SGY.

Seperti diketahui, APBD 2020 terlambat disahkan karena pebahasan rancangan KUA/PPAS 2020 sempat dihentikan pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dengan alasan masa bhakti mereka selesai pada 26 Agustus 2019. Padahal KUA/PPAS itu telah diserahkan Pemprov DKI kepada DPRD sejak Juli 2019.

Setelah DPRD DKI periode 2019-2024 dilantik pada 26 Agustus, ternyata alat kelengkapan (AKD) yang antara lain terdiri dari komisi dan Badan Anggaran (Banggar) baru terbentuk Oktober 2019, sehingga praktis DPRD hanya punya waktu sekitar sebulan untuk menuntaskan pembahasan KUA/PPAS dan masuk pada pembahasan RAPBD 2020.

Di sisi lain, defisit anggaran hingga lebih dari Rp10 triliun, membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta harus dua kali mengoreksi pagu anggaran pada KUA/PPAS dari Rp97 triliun menjadi Rp89 triliun, dan akhirnya Rp87,95 triliun.

Maka, begitulah; DPRD tak mampu memenuhi amanat  PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 agar RAPBD 2020 disahkan pada 30/November 2019.

Keterlambatan ini bukan tanpa risiko bagi DPRD dan Gubernur Anies Baswedan, karena pasal 312 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan; "DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan". (rhm)