APBD DKI Jakarta Defisit, KPJ Sarankan Anies Lakukan 8 Langkah Strategis

Ruslan Amsyari. (Foto: Harum)

Jakarta, Dekannews- Ketua Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) Ruslan Amsyari menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar melakukan delapan langkah strategis guna mengatasi defisit anggaran akibat target pemasukan dari sektor pajak yang tak tercapai, plus tidak cairnya dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun.

Kekurangan pemasukan ini membuat nilai APBD DKI Jakarta 2020 diturunkan hingga jauh lebih rendah dari APBD Penetapan maupun APBD Perubahan 2019.

"Seharusnya Pak Sekda dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan) yang paling bertanggung jawab atas tidak tercapainya target pajak tersebut," katanya kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Senin (11/11/2019).

Ia menyebutkan, hingga Jumat (8/11/2019) lalu pendapatan pajak baru terealisasi Rp33,2 triliun dari target dalam APBD Perubahan 2019 yang sebesar Rp44,54 triliun.

Sejak awal, jelas politisi Hanura ini, BPRD
Memang hanya mampu memproyeksikan pemasukan dari sektor ini pada kisaran Rp39-40 trilun, namun kelihatannya mungkin BPRD dipaksa untuk membuat target Rp44,54 triliun.

"Nah, hari ini terlihat apa yg saya sampaikan terbukti; tak mungkin BPRD mampu, sehingga APBD DKI 2019 menjadi lebih besar pasak dari tiang," tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 ini yakin, defisit akan kembali terjadi pada APBD 2020 akibat optimis Sekda  yang berlebihan dan asistennya yang terlalu overconfident.

Seharusnya, kata Ruslan, perencanaan APBD DKI disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan juga kebutuhan masyarakat, bukan didasari oleh kemauan atau keinginan.

"Sedikitnya ada delapan hal yang perlu dilakukan oleh legislatif dan eksekutif guna mencegahnya terulangnya defisit yang terlalu besar akibat kekurangan realisasi pajak," jelas dia.

Berikut kedelapan langkah strategis tersebut menurut KPJ:
1. Melihat secara ril pendapatan dengan asumsi yang benar dan akurat
2. Berani memotong dan memangkas program yang sekiranya tidak urgent dan bukan skala prioritas
3. Mengacu pada RPJMD dan RPJPD kembali. Kalau tidak masuk di situ, dipangkas.
4. Tidak malu kalau APBD 2020 di bawah APBD sebelumnya
5. Segeralah dan percepat Perda yang membuat dan mempercepat peningkatan pendapatan baik dari sektor pajak dan retribusi, seperti pajak parkir dan perangkat pendukung serta payung hukum terhadap penegakan penagihan PPHTB.
6. Hilangkan atau kurangi pembelian lahan yg tidak penting.
7. Pangkas program-program yang dapat dilakukan dengan cara lain, tidak menggunakan dana APBD. Untuk ini perlu kemauan, keberanian dan ketulusan dalam pembenahan
8. Banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dikurangi dari masing-masing SKPD, seperti sosialisasi-sosialisasi, festival-festival dan lain-lain. Kalau pun ingin tetap diselenggarakan, sumber dananya dapat dari CSR perusahaan atau menggandeng perusahaan-perusahaan dan hotel-hotel yang ada di Jakarta.

Ruslan mengatakan, LSM-nya yang didirikan oleh 12 politisi lintas partai dan merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, termasuk dirinya, siap diajak berdiskusi dengan eksekutif maupun legislatif guna memberikan masukan dan solusi agar ke depan DKI Jakarta tidak lagi mengalami defisit yang terlalu besar, karena dapat mengganggu program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta merevisi nilai KUA-PPAS dari Rp95,995 triliun menjadi Rp89,4 triliun, namun sedikit lebih tinggi dari APBD Perubahan DKI Jakarta 2019 yang sebesar Rp86,89 triliun, dan nyaris setara dengan nilai APBD Penetapan DKI Jakarta 2019 yang sebesar Rp89 triliun. 

Penurunan hingga Rp6,5 triliun tersebut dilakukan karena dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun tidak cair, dan biasanya target pajak hanya terealisasi maksimal 85%, sehingga dari target Rp44,54 triliun, kemungkinan hanya terealisasi sekitar 37,78 triliun.  (rhm)