APBD DKI Anjlok Rp2,5 Triliun, Ruslan: Gara-gara Banggar Lebih Besar Pasak dari Tiang

Ruslan Amsyari. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari menilai, anjloknya APBD DKI 2019 hingga Rp2,5 triliun dari Rp88,09 triliun pada saat APBD penetapan menjadi Rp86,52 triliun dalam pembahasan APBD perubahan, merupakan dampak dari sikap over estimate Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, saat APBD 2019 penetapan masih dibahas,  sebelum disahkan pada 30 November 2018, Banggar menaikkan target pendapatan pajak hingga Rp6 triliun dari Rp38 triliun menjadi Rp44 triliun.

Padahal,  kata Ruslan, tren kenaikan pajak biasanya hanya Rp1-2 triliun, atau paling maksimal hanya naik dari Rp38 triliun menjadi Rp40 triliun. Kecuali kalau ada kejadian yang luar biasa yang memungkinkan pendapatan pajak naik lebih tinggi, tapi untuk mencapai Rp6 triliun tetap sulit karena pendapatan pajak terus menerus sama dari tahun ke tahun.

"Jadi, waktu pembahasan APBD penetapan, kami di Komisi C sudah menyatakan kalau paling maksimal pendapatan pajak naik menjadi Rp40 triliun dari Rp38 triliun, tapi ketika APBD dibahas di Banggar, ternyata karena teman-teman di komisi berlomba-lomba mengajukan program pembangunan seperti untuk pembelian lahan, pembangunan proyek dan lain-lain, dana yang tertera dalam RAPBD 2019 yang diusulkan Pemprov DKI ternyata kurang. Akibatnya, Banggar memaksakan pendapatan pajak dinaikan menjadi Rp44 triliun," katanya kepada dekannews.com di gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih,  Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Anggota Fraksi Hanura ini mengakui sempat menanyakan pendapatan pajak yang Rp4 triliun akan didapat darimana? Dan BPRD (Badan Pajak dan Aset Daerah) menyanggupi kenaikan tersebut karena optimis akan terpenuhi jika lima jenis pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Parkir, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dinaikkan.

"Saya melihat mengapa Faisal (Kepala BPRD Faisal Syafrudin, red) menyanggupi, karena posisi dia dilematis mengingat yang dihadapi adalah DPRD, dan ini bisa terkait langsung dengan karinya sebagai PNS. Nah, sampai sekarang pembahasan kenaikan kelima jenis pajak belum tuntas di Bapemperda, dan Raperda untuk kenaikan kelima jenis pajak itu belum disahkan. Maka, praktis kenaikan pendapatan yang Rp4 triliun itu tidak bisa terealisasi," katanya.

Di sisi lain, lanjut Ruslan, pendapatan lain-lain dari retribusi dan deviden BUMD juga jauh panggang dari api.

"Karena itu sekarang kita tuntut keberanian Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)  sebagai penentu kebijakan untuk mengevaluasi pendapatan pajak dengan menurunkannya menjadi Rp40-41 triliun. Kalau pun pendapatan pajak ditetapkan lebih tinggi dari Rp40-41 triliun, sebaiknya berada di kisaran Rp42 triliun, karena Raperda kenaikan lima jenis pajak belum disahkan, dan kalau pun satu dua bulan ke depan disahkan, waktu pelaksanaannya sudah mepet karena Desember Pemprov sudah tutup buku. Selain itu,  kemampuan daya serap kenaikan lima jenis pajak itu maksimal hanya Rp2,1 triliun, tidak Rp4 triliun," katanya.

Ruslan mengakui, terlalu semangatnya Banggar mengakomodir keinginan anggota komisi menunjukkan kalau Banggar lebih besar pasak dari tiang.

"Yang kasihan BPRD. Dia jadi korban," tegasnya.

Untuk diketahui,  saat ini DPRD dan Pemprov DKI Jakarta tengah membahas APBD Perubahan 2019. Dalam rapat Banggar pada Senin (12/8/2019), Sekda Saefullah mengatakan kalau plafon APBD Perubahan turun sekitar Rp2,55 triiun dari APBD penetapan.

"Ada penurunan dari Rp88,09 triliun, di anggaran perubahan ini akan menjadi Rp86,52 triliun. Terjadi penurunan Rp2,55 triliun," kata Saefullah. (rhm)