Anies Terbuai Dukungan, Masalah Pemprov DKI Semakin Amburadul

Adhy Fadhly, Direktur Eksekutif Voxpoll Network(VPN) Indonesia. [dok/dekannews]

PERSOALAN pada Pemprov DKI Jakarta begitu banyak yang harus dibenahi khususnya tata kelola pemerintahan, bahkan bisa dikatakan sangat amburadul. Dimana banyak terjadi benturan benturan portofolio, misalnya saja kewenangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai banyak kalangan sangat melebihi dari semestinya, bahkan kewenangan TGUPP bisa dikatakan melebihi dari pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bahkan Wakil Gubernur (Wagub) yang notabane yang merupakan organ resmi pemerintahan.

Belum lagi tata kelola keuangan daerah yang masih jauh harapan untuk bersih dari praktik - praktik korupsi, sebagaimana yang terjadi pada salah satu Perusahaan Milik Daerah (Perumda) DKI Jakarta, yang diduga merugikan keuangan daerah/negara mencapai ratusan bahkan trilyunan rupiah dan masih banyak kasus - kasus yang belum terungkap.

Berbagai persoalan yang terjadi ini, sebaiknya dalam 19 bulan terakhir masa kepemimpinannya, Gubernur Anies Baswedan harus lebih fokus dan konsisten dalam membenahi semua itu, ketimbang melakukan pencitraan politik. Namun jika Gubernur Anies tetap terbuai dengan dukungan - dukungan yang tidak jelas asal usulnya maka dapat dipastikan birokrasi DKI beserta tata kelola pemerintahannya setelah 2022 bakal menyisakan masalah besar dan itu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan tingkat kepuasaan masyarakat DKI terhadap Anies Baswedan.

Langkah Gubernur Anies akhir - akhir ini tak beda jauh dengan apa yang pernah dilakukan Joko Widodo, semasa masih menjabat Gubernur DKI, meskipun pengalaman memimpin partai tidak dimiliki Anies maupun Jokowi, namun berkat komunikasi dan jejaring politik yang dibangun, mereka berhasil menaikkan popularitas dan meyakinkan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pencitraan merupakan faktor penting untuk meraih dukungan publik. Walaupun kadang sangat irasional dan menyampingkan realitas, kapabilitas bahkan moralitas. Sebab semua itu bisa diubah dan di kemas ulang dalam persepsi publik dan itulah pencitraan, yang sedang dilakukan Gubernur Anies saat ini.

Mengesampingkan semua masalah yang sedang terjadi pada birokrasi maupun rakyatnya, Gubernur Anies disibukan dengan pencitraan untuk membangun jejaring politik, sebab kita tahu Anies  sendiri tidak memiliki basis real. Jika kita mau jujur, Anies Baswedan merupakan pemimpin yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang dibungkus oleh identity politic, keterpilihan Anies Baswedan pada pilgub yang lalu, boleh dikatakan sebagian besar adalah dukungan berdasarkan paradigma kesamaan Tauhid. 

Jadi wajar wajar saja jika saat ini Gubernur Anies bakal disibukkan dengan berbagai pencitraan politik untuk membentuk jejaring politiknya, namun bukan berarti mengesampingkan persoalan - persoalan yang terjadi pada Pemprov DKI Jakarta. Kita mengkawatirkan Gubernur Anies terbuai dengan dukungan - dukungan yang bermunculan ini, yang tidak menutup kemungkinan sengaja dihadirkan dalam rangka memetakan peta politik menjelang 2024 dan terlebih dulu mendegradasikan Anies Baswedan.

Ingat, kasus dugaan korupsi di Perumda Sarana Jaya, akan menjadi sebuah critical note public, juga DPRD dalam momentum penyampaian Laporan Masa Akhir Jabatan Gubernur Anies Baswedan. *

Adhy Fadhly, Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia