Anies Terbitkan Lebih dari 1.000 IMB Untuk Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Suara)

Jakarta,  Dekannews-  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan-bangunan yang sudah terlanjur didirikan di pulau reklamasi.

Jumlahnya bukan 932 IMB seperti yang selama ini diberitakan,  melainkan lebih dari 1.000 IMB. 

"(IMB itu) hanya (untuk) bangunan yang (sudah)  terbangun dan sesuai dengan PRK (Panduan Rencana Kota), karena pelanggarannya di situ," kata Anies di Balaikota,  Jakarta Pusat,  Selasa (25/6/2019). 

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, dasar pemberian IMB itu adalah Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rencana Kota Pulau C, D dan E yang diterbitkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Setelah itu, Anies mengeluarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara DKI dengan pengembang sebagai dasar pengembang untuk membangun. Kemudian terbit Hak Guna Bangun (HGB) dan Hak Penggunaan Lahan (HPL). 

"Setelah ada HGB,  maka yang ada lahan di situ boleh melakukan kegiatan pembangunan. Untuk membangun harus keluar izin membangun," imbuh Anies.

Bangunan-bangunan itu pernah disegel pada 2016, 2017 dan 2018 karena tidak memiliki IMB, namun dibangun sesuai Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Selain itu,  pengembang juga telah membayar denda sesuai putusan pengadilan,  dan kemudian mengurus IMB-nya. 

Anies mengaku ia tak memiliki jalan keluar lain,  selain memberikan IMB kepada pengembang,  dan ia mempertanyakan alasan Ahok menerbitkan Pergub 206 Tahun 2016.

"Pertanyaan saya, kenapa dibuat PRK dulu? Kalau dulu enggak dibuat PRK, enggak bisa keluar HGB. HGB bisa dikeluarkan karena ada PRK. Jadi kalau saya bilang tidak ada keluar Pergub 206, enggak seperti sekarang ini. Jadi ini yang kata-kata ini prinsip hukum," katanya. 

Seperti diketahui,  kebijakan Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan di Pulau C dan D,  pulau reklamasi yang dibangun PT Kapuk Naga Indah, saat ini menjadi polemik karena Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kelola Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta,  dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menjadi payung hukum proyek reklamasi di Teluk Jakarta, belum disahkan. 

Dengan belum disahkannya kedua Raperda itu,  maka penerbitan IMB dinilai tidak memiliki dasar hukum. (berbagai sumber