Anies Larang Perusahaan PHK Karyawan yang Isolasi Mandiri Karena Terpapar Covid-19

Gubernur Anies Baswedan menjelaskan tentang perpanjangan PSBB. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang perusahaan memberhentikan karyawan yang terpapar Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan menjalani isolasi atau karantina mandiri.

Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi administrasi hingga Rp25 juta.

Larangan tersebut dituangkan Anies dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang diteken Anies pada Kamis (4/6/2020).

"Dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri," kata Anies pada pasal 13 ayat (2) huruf i Pergub tersebut seperti dikutip dekannews.com, Sabtu (6/6/2020).

Secara keseluruhan terdapat 30 pasal dalam Pergub tersebut yang isinya mengatur pelaksanaan PSBB Transisi di semua aspek, seperti pola hidup yang dianjurkan; protokol kesehatan Covid-19 yang wajib dipatuhi; pelaksanaan PSBB di institusi pendidikan, di kegiatan keagamaan, di tempat kerja, di tempat/fasilitas umum, dalam kegiatan sosial budaya, dan di moda transportasi; pengenaan sanksi bagi pelanggar ketentuan yang ditetapkan; dan SKPD yang bertugas menegakkan Pergub ini, yakni Satpol PP.

Pasal 13 merupakan pasal yang mengatur tentang pelaksanaan PSBB di tempat kerja.

Ada enam ayat pada pasal ini, dimana ayat (2) mengatur tentang kewajiban pimpinan/pengelola tempat kerja mematuhi ketentuan yang ditetapkan, yang jumlahnya mencapai 15 ketentuan.

Selain melarang mem-PHK karyawan yang sedang melakukan isolasi/karantina mandiri sebagaimana diatur pada huruf i, perusahaan juga antara lain diwajibkan membentuk Tim Penanganan Covid-19 (huruf a); melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja (huruf c); mewajibkan pekerja memakai masker (huruf d); memeriksa suhu tubuh pekerja sebelum memasuki tempat kerja (huruf f); dan melakukan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja (huruf n).

Sanksi untuk pelanggaran atas ke-15 ketentuan pada pasal 13 ayat (2) itu diatur pada pasal 13 ayat (5) yang bunyinya sebagai berikut:

"Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
a. teguran tertulis; atau
b. denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)"
.

Seperti diketahui, pada Kamis (4/6/2020) lalu Anies memperpanjang pemberlakuan PSBB yang dimulai sejak 10 April 2020 lalu.

Berbeda dengan PSBB tahap I (10 April-24 April 2020), PSBB tahap II (25 April-22 Mei 2020) dan PSBB tahap III (23 Mei-4 Juni), PSBB tahap IV yang dimulai pada Jumat (5/6/2020) tidak memiliki batas waktu, namun dibagi dalam dua fase, dimana fase I hingga akhir Juni 2020, dan fase II sesudahnya.

Perbedaan lain, jika pada PSBB tahap I hingga III hanya 11 sektor yang dikecualikan untuk tetap diizinkan beroperasi, pada PSBB tahap IV yang disebut sebagai PSBB Transisi, semua sektor dibuka secara bertahap, kecuali sektor pendidikan yang hanya akan dibuka bila Jakarta benar-benar telah aman dari Covid-19, sementara saat ini masih ada 66 RW berzona merah, sehingga di ke-66 RW yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu tersebut diberlakukan PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal).

Ada dugaan kalau pembukaan semua sektor tersebut dilakukan karena PSBB tahap I hingga III membuat perekonomian Jakarta terpuruk, sehingga jika PSBB terus diberlakukan hingga Desember karena vaksi Covid-19 belum ditemukan, perekonomian Jakarta akan makin hancur.

Saat Pemprov DKI melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) rapat dengan Komisi C maupun Banggar DPRD DKI Jakarta, terungkap bahwa jika PSBB diterapkan hingga Desember 2020, dan tanpa pelonggaran, dari plafon APBD 2020 yang ditetapkan sebesar Rp87,9 triliun, hanya akan terealisasi 53% atau 47,2 triliun, karena pendapatan dari sektor pajak yang ditarget mencapai Rp50,17 triliun diprediksi hanya akan terealisasi Rp22,5 triliun (45%).

Tak hanya itu, pemberlakuan PSBB tahap I hingga III telah menimbulkan gelombang PHK, karena perusahaan-perusahaan yang tidak masuk 11 sektor yang dikecualikan, merugi karena tak dapat beroperasi.

Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta per 20 April 2020 saja menyebutkan, sejak PSBB tahap I diberlakukan pada 10 April, sebanyak 50.891 pekerja di 6.782 perusahaan telah di-PHK. (rhm)