Anies Ingatkan Masa Operasi Angkutan Tua Hanya Hingga Akhir 2019

Gubernur Anies Baswedan. (Dok: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan bahwa masa operasional angkutan umum berusia tua atau yang telah berusia 10 tahun ke atas, hanya hingga akhir 2019 ini. 

"Tahun ini tahun terakhir kendaraan umum boleh usianya tua. Mulai 2020 (kendaraan yang beroperasi) harus nyaman, sehingga masyarakat pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," katanya usai memperingati HUT Satpol PP yang ke-69 dan HUT Linmas ke-57 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). 

Sebelumnya, Anies telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub)  Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. 

Dalam Ingub ini Anies antara lain memerintahkan kepada pejabat terkait, termasuk kepala Dinas Perhubungan (Dishub), agar memastikan bahwa tahun depan tak ada lagi angkutan umum berusia di atas 10 tahun dan yang tidak lulus uji emisi,  tetap beroperasi di jalan-jalan Ibukota. 

Tak hanya itu, Anies juga meminta Dishub mempercepat peremajaan 10.947 armada bus kecil,  bus sedang dan bus besar melalui Program Jak Lingko, dan menyiapkan Raperda tentang Pembatasan Usia Kendaraan untuk Angkutan Umum pada 2019 ini. 

Terkait hal ini,  saat jumpa pers di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019), Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, target peremajaan 10.047 armada angkutan umum di DKI Jakarta yang diintegrasikan dalam Jak Lingko, akan segera diremajakan, sehingga tahun depan tak ada lagi armada angkutan yang berusia di atas 10 tahun.

“Untuk implementasi pembatasan usia kendaraan angkutan umum 10 tahun, akan direalisasikan maksimal 2020. Sebanyak 10.047 unit armada akan diremajakan dan diintegrasikan Jak Lingko," katanya. 

Ia menyebut, sejauh ini jumlah armada yang tergabung dalam Sistem Jak Lingko dan telah diremajakan sebanyak 3.359 unit, yang terdiri dari bus besar 1.779 unit, bus sedang 420 unit, dan bus kecil 1.160 unit.

Peremajaan ini tidak hanya berlaku bagi armada yang memiliki trayek di Jakarta, melainkan juga yang berlaku di wilayah Jabodetabek serta mobil jenis penumpang (Pnp).

Syafrin mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah berupaya dan mencoba menyusun bisnis proses, baik dari aspek ketersediaan armada dari operator eksisting, hingga menjamin Standar Pelayanan Minimum. Pola yang sedang dijalankan adalah melalui kontrak layanan angkutan umum,  yaitu, operator angkutan umum eksisting dijamin pendapatannya oleh pemerintah.

"Ini adalah wujud kehadiran pemerintah, khususnya Pemprov DKI,  dalam bisnis angkutan, khususnya operator eksisting kita,” jelas dia.

Dengan adanya peremajaan armada angkutan umum yang massif ini, diharapkan dapat mengurai 141 titik kemacetan yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta hingga tahun 2022. 

”Kami juga berharap bahwa dengan pola ini, maka seluruh layanan angkutan umum, target kami 2020, dapat mencakup coverage area-nya 90 persen di Jakarta,” tegasnya. (man)