Anies Diminta Stop Operasional Kapal Trans 1000 di Perairan Kepulauan Seribu

Kapal milik PT Trans 1000 melayari perairan Kepulauan Seribu. (Foto: Toba)

Jakarta, Dekannews- Koordinator Forum Solidaritas Untuk Rakyat (FostuR) Kepulauan Seribu, Tobaristani,  meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menghentikan operasional kapal milik PT Trans 1000 Jakarta Transportindo.

Pasalnya, meski saat ini operasional perusahaan itu baru pada tahap sosialisasi, keberadaan kapal milik pengusaha swasta ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi warga dan juga mencemaskan pemilik 42 kapal tradisional yang telah selama puluhan tahun beroperasi di perairan Kepulauan Seribu.

"Kapal Trans1000 baru sosialisasi, rutenya masih semua pulau, satu kapal," kata Toba kepada dekannews.com, Senin (2/9/2019).

Ia menambahkan, meski kapal Trans 1000 yang beroperasi baru satu unit, namun warga Kepulauan Seribu telah merasakan ketidakadilan karena Trans 1000 menggratiskan tarif untuk PNS, namun mengenakan biaya Rp25.000/penumpang kepada mereka dan Rp54.000/penumpang kepada wisatawan atau non warga Kepulauan Seribu.

"Warga mengeluh karena PNS gratis, tapi mereka harus bayar," tegasnya.

Bagi pemilik kapal tradisional, lanjut Toba,  beroperasinya kapal Trans 1000 mencemaskan karena menjadi pertanda usaha yang telah mereka geluti selama puluhan tahun, akan segera berakhir. Apalagi karena pada September ini Trans1000 akan mengoperasikan lagi empat kapalnya.

"Selain itu meski Trans 1000 pernah mengatakan bahwa kapal nelayan akan dijadikan kapal kargo, tindak lanjutnya apa, sampai sekarang para pemilik kapal tidak tahu," tegasnya.

Karena hal tersebut, Toba mendesak Gubernur Anies Baswedan agar menghentikan operasional kapal Trans 1000 itu karena berpotensi menghapus mata pencaharian pemilik kapal. 

"Gubernur harus ingat janjinya bahwa dia akan membuat Jakarta maju dan membuat warganya bahagia," pungkas dia. 

Seperti diketahui, Trans 1000 berencana membuka pelayaran dengan rute Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Perusahaan itu semula berencana memulai bisnisnya pada Oktober 2018 dengan mengerahkan 16 unit kapal, namun urung karena selain belum memiliki kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, juga diprotes para pemilik kapal tradisional karena perusahaan itu berencana mengubah kapal-kapal itu menjadi kapal kargo, sehingga Trans 1000 dicurigai ingin memonopoli jalur transportasi di Kepulauan Seribu dengan rute Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di kabupaten tersebut.

Pada Februari 2019, PT Trans 1000 menggelar forum group discusion (FGD) di kantor walikota Jakarta Utara, terkait rencananya membuka pelayaran dengan rute Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, dengan menghadirkan pembicara Dirut PT Trans 1000 Nana Suryana dan Asisten Deputi Bidang Transportasi Pemprov DKI Jakarta, Sunardi Sinaga.

Dalam keterangannya, Sunardi antara lain mengatakan kalau beroperasinya kapal Trans 1000 merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sarana angkutan laut di Kepulauan Seribu.

Hingga berita ditayangkan, pihak Trans 1000 belum dapat dikonfirmasi. (rhm)