Anies Diminta Merespon Hilangnya Zonasi dalam Perda Perpasaran

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Dtc)

Jakarta, Dekannews- Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, meminta Gubernur Anies Baswedan memberikan perhatian pada hilangnya peraturan tentang zonasi pasar tradisional dengan pasar modern dalam peraturan daerah (Perda).

Pasalnya, zonasi itu diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, namun hilang setelah Perda itu direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

"Penghilangan zonasi itu dapat membangkrutkan pedagang tradisional skala kecil, khususnya warung-warung di pemukiman maupun di tepi-tepi jalan," tegas Ruslan di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Perda Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan, jarak pasar modern dengan luas hingga 200 m2 harus minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional, sementara pasar modern dengan 200-1.000 m2 harus minimal berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional, dan supermarket atau hypermarket sekurangnya harus barjarak 2,5 kilometer dari pasar tradisional.

Politisi Hanura ini mengakui, penghilangan zonasi itu tanpa diketahui pimpinan fraksi maupun anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), karena saat rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), zonasi itu masih ada.

"Penghilangan zonasi itu diduga dilakukan setelah disahkan pada paripurna tanggal 16 November 2018," katanya.

Ruslan mengaku baru tahu kalau aturan zonasi itu hilang saat menyosialisasikan Perda itu kepada konstituennya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, saat kampanye Pemilu 2019 yang lalu.

Kala itu, kata dia, dirinya sempat menyampaikan kepada konstituen bahwa saat ini Jakarta telah memiliki Perda Perpasaran yang representatif dan dapat memajukan pedagang kecil.

"Tapi saya langsung diprotes karena rupanya para konstituen saya itu telah membaca Perda Nomor 2, dan tidak menemukan adanya peraturan zonasi di Perda itu," katanya.

Ruslan mengakui, saat itu ia tak hanya kaget, tapi juga malu. Apalagi karena setelah ia mengecek ke Perda Nomor 2 itu, ternyata zonasi memang tak ada.

"Apa boleh buat. Untuk menyelamatkan muka, saya ngomong apa saja agar mereka yakin bahwa saya tidak bermaksud berbohong dan saya juga peduli pada kebutuhan konstituen saya, termasuk yang masuk kategori pedagang kecil," katanya.

Ruslan tegas mengatakan tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas penghilangan zonasi itu, tapi menurutnya, jika dikaji dari sisi peran dan tanggung jawab dalam pembahasan Perda itu, setidaknya ada tiga orang yang mungkin menjadi pelakunya.

Sayang, siapa saja mereka, Ruslan enggan menyebutkan karena takut menjadi fitnah. Namun ia memastikan kalau kasus penghilangan zonasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2018 mirip kasus penghilangan ayat tembakau dari UU Kesehatan yang menghebohkan DPR pada 2012.

"Dan yang perlu diketahui, revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2018 bukan merupakan inisiatif eksekutif, tapi inisiatif DPRD," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ruslan mendesak Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi, agar segera merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 dengan memasukkan aturan tentang zonasi ke dalamnya, atau membatalkan saja Perda itu karena penghilangan zonasi dari Perda itu akan membuat pedagang kecil bangkrut akibat tak mampu bersaing dengan pengusaha besar pemilik pasar modern seperti minimarket, supermarket dan hypermarket.

"Dengan adanya zonasi saja mereka sudah kesulitan untuk bertahan. Apalagi setelah zonasi dihapus," tegasnya.

Kekhawatiran Ruslan makin meningkat karena Perumda Pasar Jaya telah menyerahkan naskah akademik kepada DPRD untuk merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya dan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar.

Kekhawatiran muncul karena pada 10 Oktober 2018 lalu DPRD telah mengesahkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah status Pasar Jaya dari PD (Perusahaam Daerah) menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah), dan ia curiga jika Pasar Jaya ingin merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2009, maka ada kemungkinan BUMD itu akan diubah menjadi PT

"Ini berbahaya karena jika Pasar Jaya menjadi PT, maka BUMD ini bisa go publik, sehingga sebagian sahamnya dapat dikuasai swasta, sehingga area pasar yang sudah direhab atau direvitalisasi menjadi pasar modern, maka otomatis tidak lagi sepenuhnya milik Pemprov DKI, tapi juga punya swasta," katanya.

Ruslan pun kini melihat keterkaitan antara rencana revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2009, dengan penghapusan zonasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2018, yakni sama-sama demi kepentingan pengusaha, bukan kepentingan rakyat.

"Karena itu saya berharap Gubernur segera nerespon penghapusan zonasi itu, karena selama ini dia kan selalu bilang kalau dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, karena dia tak hanya ingin memajukan Jakarta, tapi juga membahagiakan warganya," pungkas dia. (man)