Anies Dicurigai Sedang Kembali Digembosi Melalui Kasus Undangan Untuk HTI

Anies Baswedan. (Foto: SuratKabar)

Jakarta, Dekannews- Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga, mencurigai sedang terjadi lagi aksi penggembosan terhadap Gubernur Anies Rasyid Baswedan, menyusul mencuatnya kasus  undangan kepada Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Undangan itu dibuat oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) untuk menghadiri rapat yang membahas tentang permohonan dari Komunitas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan yang menilai konten poster mengenai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta, bias gender.

Rapat itu sedianya diselenggarakan Jumat (14/6/2019) ini, namun dibatalkan akibat bocornya informasi undangan untuk Muslimah HTI tersebut.

"Dalam hal ini dapat dipastikan ada pengembosan oleh oknum staf Gubernur, karena mustahil para birokrat itu tak tahu kalau HTI telah dibubarkan, bahkan telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, masak diundang juga. Apa maksudnya?" tegas dia kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (14/6/2019).

Salah satu aktivis senior Jakarta ini mengingatkan bahwa bukan kali ini saja birokrat DKI membuat kebijakan nyeleneh yang dapat merusak citra Gubernur Anies Baswedan, dan membuatnya terpojok serta menjadi bulan-bulanan media.

Ia menyebut soal ekspos media tentang pembelian pohon pelastik yang dikabarkan sebagai program pengadaan yang dilakukan di era Anies Baswedan, tapi ternyata dibeli di era Gubernur Ahok. Anies juga pernah diserang dengan kasus pengadaan tempat sampah dari Jerman, tapi kemudian ternyata pembelian dengan biaya Rp9,5 miliar itu dibeli di era Ahok.

Saat Anies mulai melakukan mutasi, rotasi, promosi dan demosi, ia juga dibuat pusing karena Tim Pansel yang dipimpin Sekda Saefullah diduga melakukan proses itu tanpa prosedur yang benar, sehingga dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Sekarang muncul kasus undangan untuk HTI. Kalau rapat itu tidak dibatalkan dan sempat diselenggarakan, Anies bisa saja dilaporkan karena dicurigai sebagai Pendukung HTI. Dan gilanya, kasus ini muncul saat Anies sedang mendapat serangan bertubi-tubi melalui kasus IMB Pulau Reklamasi, karena mengizinkan takbir keliling dan karena menyelenggarakan Program Mudik Gratis 2019. Wajar kalau saya berasumsi bahwa kasus undangan untuk HTI seperti menjadi satu rangkaian dengan serangan bertubi-tubi itu. Bila asumsi ini benar, maka saya yakin Anies memang sedang digembosi. Apalagi karena beberapa bulan lalu ada petisi yang meminta Presiden mencopot Anies karena dinilai sebagai gubernur gagal," tegas Rico.

Ia merasa yakin asumsinya tidak meleset, karena data yang ia dapat dari lingkungan Pemprov DKI, saat ini lebih dari 50% pembantu Anies hanya fisiknya yang bersama mantan Mendikbud itu, tapi batin dan pikirannya tetap bersama mantan Gubernur Ahok.

Rico pun meminta kepada Anies agar menindak tegas siapa pun yang terkait dengan pembuatan undangan untuk HTI itu, termasuk, bila perlu, memecat Kepala DPPAPP Tuty Kusumawati, karena dia yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Kepala DPPAPP Tuty Kusumawati adalah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Beliau pasti tahu arti ketelitian," tegas Rico.

Aktivis ini mengaku tak sepakat kalau ada yang mengatakan diundangnya HTI oleh DPPAPP merupakan suatu keteledoran, karena katanya, sebelum undangan dibuat, pasti sudah ada kebijakan berjenjang sebelum sampai ke meja Tuty.

"Jadi, terjadinya unsur keteledoran sangat kecil," tegas Rico.

Ia bahkan membocorkan bagaimana posisi Tuty di era Gubernur Ahok.

"Kita tahu, Tuty termasuk anak emas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta," kata dia.

Untuk diketahui, sejak Kamis (13/6/2019) kemarin lingkungan Balaikota DKI Jakarta geger karena DPPAPP ketahuan mengundang HTI untuk menghadiri rapat yang membahas tentang permohonan dari Komunitas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, karena menilai konten poster mengenai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta, bias gender.

Dari daftar undangan yang bocor ke media, diketahui kalau ada 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan organisasi non pemerintah (Ornop) yang diundang, di antaranya HTI.

Sebenarnya, selain HTI masih ada satu Ornop yang dinilai tak selayaknya diundang, yakni Indonesia Tanpa Feminis, namun karena Ornop ini masih aktif dan tidak dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah, nama HTI lebih mencuat dalam pemberitaan.

Pemeriksaan internal

Menyikapi polemik yang muncul akibat penerbitan surat undangan untuk HTI, Kepala DPPAPP Tuty Kusumawati mengatakan kalau ia akan melakukan pemeriksaan internal, dan yang terbukti menjadi penyebab terbitnya undangan itu, akan dikenai sanksi.

Dia juga memastikan, rapat yang seyogyanya dilaksanakan Jumat (14/6/2019) ini, ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Kami akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” katanya di Jakarta, Jum'at (14/6/2019).

Tuty menegaskan, DPPAPP berkomitmen untuk menaati ketentuan dari pemerintah, dan memastikan akan mengoreksi undangan.

"Kami akui ada kesalahan. Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani, karena sudah melalui pemeriksaan Plt Kabid dan Sekretaris Dinas,” dalihnya. (dju/man)