Anies Coret Usulan Anggaran Pengadaan ATK yang Melonjak Hingga 800 Persen

Gubernur Anies Baswedan. (Dok: PPID)

Jakarta, Dekannews- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mencoret anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) di suku dinas-suku dinas (Sudin) karena anggaran pengadaan ini melonjak tak masuk akal, yakni 800%.

Pencoretan dilakukan saat Anies bersama timnya menyisir dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) 2020 dalam rangka efisinsi karena anggaran Pemprov DKI pada 2019 ini mengalami defisit hingga Rp6 triliun lebih, sehingga mengimbas ke APBD 2020.

Defisit tersebut membuat nilai KUA/PPAS APBD 2020 dikoreksi Rp6,5 triliun dari Rp95,995 triliun menjadi Rp89,4 triliun, lebih rendah dari APBD Perubahan DKI Jakarta 2019 yang sebesar Rp86,89 triliun, bahkan jauh di bawah nilai APBD Penetapan DKI Jakarta 2019 yang sebesar Rp89 triliun. 

Defisit tersebut antara lain disebabkan karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun tidak cair.

"Belanja ATK Sudin naik 800%,  OUT," kata @KawalAnies, sebuah akun Twitter yang diketahui berafiliasi dengan gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu seperti dikutip dekannews.com, Kamis (31/10/2019).

Akun ini menjelaskan kalau penyisiran KUA/PPAS dilakukan Anies pada 23 Oktober 2019 silam, dalam rancangan KUA/PPAS dan RAPBD 2020. Penjelasan ini disertai sematan video saat penyisiran dilakukan.

"Ini baru soal belanja ATK dan masih banyak anggaran yang "tidak logis" lainnya yang disisir gubernur," kata @KawalAnies lagi.

Dalam salah satu cuitannya, akun itu juga mengutip pernyataan Anies yang disampaikan saat penyisiran.

"Gubernur Anies: Anggaran kertas, tinta printer tidak masuk akal," katanya.

Akun ini bahkan juga mencuit bahwa Anies marah karena pengadaan kalkulator dianggarkan Rp31 miliar.

"Anies: Berhenti mengerjakan seperti ini!" kata @KawalAnies lagi.

Seperti diketahui, dalam dua hari terakhir publik dihebohkan oleh pemberitaan tentang adanya anggaran-anggaran yang tak masuk akal di KUA/PPAS APBD 2020. Kehebohan dimulai pada Rabu (30/10/2019) setelah Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta merilis data yang didapat dari KUA/PPAS itu bahwa Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat memasukkan anggaran sebesar Rp82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

"Temuan" ini membuat PSI menuduh Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi KUA/PPAS.

Namun tak lama setelah kehebohan terjadi, Pemprov DKI merilis video tentang penyisiran KUA/PPAS yang dilakukan Anies pada 23 Oktober 2019.  Video ini pula yang disematkan @KawalAnies dalam cuitannya. (rhm)