Angkat Plt Kepala Inspektorat dari Disdik, Pemprov DKI Dikritik Politisi Gerindra

Inggard Joshua. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengangkat Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) Syaefuloh Hidayat menjadi Plt kepala Inspektorat. 

Politisi Gerindra ini menilai, pengangkatan itu mencerminkan buruknya proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

"Pengangkatan ini menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana sebenarnya kaderisasi di Pemprov DKI," kata Inggard di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).  

Menurut dia, biasanya bila ada pejabat yang dimutasi atau karena alasan tertentu jabatan yang diembannya menjadi kosong, maka yang diangkat menjadi Plt adalah wakil atau sekretaris di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dimana pejabat itu bertugas, bukan dari SKPD yang lain. 

Kalau yang diangkat bukan dari eksternal SKPD yang bersangkutan, jelas Inggard, dikhawatirkan pejabat yang diangkat menjadi Plt tidak memahami sepenuhnya tugas yang harus diemban. 

Salah satu politisi senior di Gerindra ini mengakui kalau pengangkatan Plt kepala Inspektorat ini menjadi gambaran yang kian memperjelas tentang adanya masalah dalam proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI, sehingga kerap dikeluhkan. 

"Ini harus menjadi perhatian Gubernur, karena kalau kinerja anak buah jelek, maka kinerja Gubernur juga akan jelek," pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, jabatan kepala Inspektorat DKI kosong karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut, Michael Rolandi Cesnanta Brata, pada Jumat (9/10/2020) dilantik menjadi Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Plt Sekda DKI Jakarta Sri Haryati, Jumat (9/10/2020), jabatan yang ditinggalkan Michael diisi Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) Syaefuloh Hidayat. 

Selama ini proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI kerap dikeluhkan. Terakhir,  keluhan muncul saat Pemprov DKI melakukan seleksi terbuka untuk enam jabatan pada Juni-Juli 2020.

Keenam jabatan yang kala itu diseleksi adalah jabatan untuk kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; kepala Biro Kerjasama Daerah; wakil kepala Bapenda; wakil Kepala Dinas Perhubungan; dan kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 

Namun saat seleksi selesai, yang dilantik pada 14 Agustus 2020 hanya dua jabatan, yakni jabatan kepala Bapenda dan kepala Biro Kerjasama Daerah. (rhm)