Anggota ALFI Keluhkan Pelayanan OSS dan PTSP

Ketua DPP ALFI DKI Jakarta Widijanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Para pengusaha yang bergabung dalam Aliansi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengeluhkan masih ribetnya mengurus perizinan meski Kementeruan (Kemenko) Perekonomian telah menerapkan sistem online single submission (OSS) dan di tingkat pemerintahan daerah (Pemda) diberlakukan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah "Melalui Sosialisasi Peraturan Pemerintah ALFI/ILFA DKI Berharap Keberpihakan Pemerintah Pada Dunia Usaha" di Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2019), terungkap, meski OSS dan PTSP diterapkan untuk memangkas jalur birokrasi dan mempermudah pengurusan perizinan, yang terjadi justru malah membuat pengurusan perizinan menjadi lambat.

"Saya punya rekan dari daerah yang ingin mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan akses kepabeanan di OSS. Dia datang pagi hari, tapi antrean telah habis. Ketika besoknya dia datahg lagi, ternyata antrean telah habis lagi. Akhirnya, setelah tiga hari tiga malam, dia baru keluar dari masalah," kata seorang pengusaha bernama Tito.

Ia juga menilai ada kontradiksi dalam kinerja OSS, karena saat rekannya mengurus TDP, rekannya itu diberitahu kalau TDP harus diurus secara manual ke PTSP, padahal katanya bisa secara online.

Selain itu, pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) pun katanya bisa running well, namun faktanya sang kawan harus bolak-balik hingga tiga hari.

"Saya melihat soal OSS ini ada di regulator, karena di kota-kota besar tidak ada cabang-cabang OSS yang presentatif, sehingga pengusaha kesulitan mendapat informasi," imbuhnya.

Seorang pengusaha bernama A Rahman juga mengeluh, karena katanya, perusahaannya sudah punya NIB. Saat akan mengurus SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi), pihaknya diminta untuk mengurus TDP di PTSP. Setelah dituruti dan pihaknya kembali ke OSS, pihaknya diberitahu kalau untuk mengurus SIUJPT harus punya izin komersial dan izin operasional, dan pihaknya belum punya izin komersial.

"Banyak yang masih bingung soal OSS ini, termasuk kami," katanya.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan, masih munculnya banyak permasalahan dalam pengurusan perizinan, karena antara OSS dengan PTSP belum terintegasi. Terutama sistemnya.

Selain itu, OSS dan PTSP pun kurang melakukan sosialisasi.

"Karena kalau OSS sudah mengeluarkan NIB, seolah menurut anggota kita berlaku untuk seluruhnya, clear. Tapi ternyata PTSP berdasarkan zona," katanya.

Ia berharap dengan adanya acara ini, dimana dari pihak OSS dan PTSP dihadirkan, masalah ini dapat diperbaiki sehingga ke depan anggota ALFI dapat lebih mudah mengurus perizinan.

Sebab, kata dia, karena masalah ini kadang-kadang kalau pengurusan di OSS cepat sekali, tapi saat mengajukan ke PTSP, karena berlaku sistem.zona, pengurusan izin jadi mengalami perlambatan

"Imbas yang lebih jauh, ini berpengaruh pada kinerja perusahaan," tegasnya.

Diakui, pemberlakuan zona ini memang sudah lama, namun ia meminta, seiring dengan perkembangan zaman, PTSP meninjau ulang soal zona ini karena saat ini di banyak wilayah, termasuk Jakarta, telah banyak perubahan peruntukan lahan.

"Kalau dulu di sebuah tempat merupakan lahan kuburan, sekarang bisa saja telah berubah menjadi hotel,' tegasnya.

Sosialisasi ini dihadiri pimpinan dan karyawan dari sekitar 500 perusahaan yang bergabung salam ALFI.(man)