Anggaran RKT DPRD DKI Hingga Rp 8,3 Miliar per Anggota, Ini Rinciannya

Anggota DPRD DKI Jakarta menghadiri sidang paripurna. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021 jadi sorotan karena setiap anggota legislatif dialokasikan anggaran sebesar Rp8,3 miliar atau total Rp888 miliar untuk 106 anggota Dewan yang berkantor di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu.

Berikut rinciannya:

Pendapatan langsung
- Uang representasi: Rp2.250.000/bulan
- Uang paket: Rp225.000/bulan
- Tunjangan keluarga: Rp315.000/bulan
- Tunjangan jabatan: Rp3.262.500/bulan
- Tunjangan beras: Rp240.000/bulan
- Tunjangan komisi: Rp326.250/bulan
- Tunjangan badan: Rp130.500/bulan
- Tunjangan perumahan: Rp110.000.000/bulan
- Tunjangan komunikasi: Rp21.500.000 per bulan
- Tunjangan transportasi: Rp35.000.000 per bulan

Total Rp173.249.250/bulan atau Rp2.078.991.000 dalam setahun. 

Pendapatan tidak langsung
- Kunjungan dalam provinsi: Rp14.000.000/bulan
- Kunjungan luar provinsi: Rp80.000.000/bulan
- Kunjungan lapangan komisi: Rp14.000.000/bulan
- Rapat kerja dengan eksekutif: Rp6.000.000/bulan
- Tunjangan sosperda: Rp16.800.000/bulan
- Tunjangan ranperda: Rp4.200.000/bulan
- Tunjangan sosial kebangsaan: Rp8.400.000/bulan

Total Rp143.400.000 per bulan dan dalam setahun Rp1.720.800.000.

Pendapatan tidak langsung (2)
- Bimtek sekwan (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
- Bimtek fraksi (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
- Tunjangan reses: Rp144.000.000 dalam satu tahun

Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun.

Kegiatan sosialisasi dan reses
- Sosialisasi rancangan perda: Rp40.000.000/bulan
- Sosialisasi Perda: Rp160.000.000/bulan
- Sosialisasi kebangsaan: Rp80.000.000/bulan
- Reses: Rp960.000.000/tahun

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar meminta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta menolak rancangan tersebut. Menurutnya, tidak elok anggota DPRD mendapat anggaran begitu besar ketika banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik risih dengan gelagat PSI tersebut. Taufik menyatakan RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi DPRD DKI. Anggaran sebesar Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.

Dia kecewa dengan sikap Fraksi PSI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut. Pasalnya Fraksi PSI sudah membubuhkan tanda tangan setuju dalam rapat sebelumnya.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," ujarnya. (sumber: CNN Indonesia