Anggaran Penertiban Reklame Gagal Dilelang, Satpol PP Direkomendasikan Gunakan Sistem Swakelola I

Blessmiyanda. (Foto: BeritaJakarta)

Jakarta, Dekannews- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ)  DKI Jakarta gagal melelang anggaran Belanja Jasa Pemotongan Reklame sebesar Rp11.002.726.144, sehingga Satpol PP direkomendasikan untuk melanjutkan penertiban dengan sistem Swakelola I.

"(Lelang anggaran) pemotongan reklame, tidak ada  penyedia yang memenuhi persyaratan, yaitu jasa persewaan alat berat dengan pengalaman lebih dari Rp3,5 miliar. Tidak ada satupun yang memenuhi (karena tidak pernah ada persewaan alat lebih dari 3,5 miliar)," kata Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda, kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (28/8/2019).

Ia menambahkan, agar penertiban reklame tetap berjalan, solusinya adalah penertiban dilakukan melalui Swakelola Tipe 1.

"Swakelola tipe 1 adalah swakelola yang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dilakukan sendiri oleh penanggung jawab anggaran (dalam hal ini Satpol PP). Penggunaan alat berat berdasarkan spot-spot pelaksanaan per kegiatan," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam APBD 2019 Pemprov dan DPRD DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.002.726.144 untuk mendukung Gubernur Anies Baswedan menertibkan reklame-reklame pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame yang tersebar di Kawasan Kendali Ketat Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, S Parman, MT Haryono, HR Rasuna Said, Hayam Wuruk, Gajahmada, dan lain-lain.

Anggaran itu antara lain akan digunakan untuk menyewa alat berat berupa crane yang akan dikerahkan untuk memotong konstruksi reklame yang umumnya berukuran besar dan terbuat dari besi.

Data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP)  per 2018 menyebut,  ada sekitar 290 titik reklame pelanggar Perda di Kawasan Kendali Ketat, sementara data Inspektorat menyebutkan, hingga Juli 2019 reklame yang sudah ditebang atau dibongkar sebanyak 133 titik. (rhm)