Anggaran Gagal Dilelang, Satpol PP Akan Tertibkan Reklame dengan Sistem Penunjukan Langsung

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan, pihaknya telah merapatkan kegagalan lelang anggaran Belanja Jasa Pemotongan Reklame sebesar Rp11.002.726.144 di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ), dan memastikan akan melaksanakan rekomendasi yang diberikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut. 

"Anggaran itu sudah dua kali dilelang. Kegagalan lelang pertama karena tak ada perusahaan peserta lelang yang memenuhi persyaratan memiliki pengalaman memotong konstruksi reklame selama dua tahun. Pada lelang kedua sudah ada perubahan dan perbaikan dokumen dari peserta lelang, tapi hasilnya kembali gagal," kata Arifin di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). 

Ia mengakui, saat media mengabarkan pernyataan Kepala BPPBJ Blessmiyanda bahwa awal September 2019 ini pemenang tender akan teken kontrak, ia senang sekali. 

Meski demikian mantan wakil walikota Jakarta Selatan itu mengatakan, ia memahami kegagalan lelang tersebut, karena lelang anggaran pemotongan reklame ini merupakan yang pertama kali, dan selama ini tidak ada perusahaan yang khusus bergerak di bidang pemotongan reklame. 

"Tapi kegagalan lelang itu sudah kami rapatkan, dan Kabid Tramtibum juga sudah mengundang SKPD terkait serta sedang berkonsultasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," imbuhnya. 

Konsultasi dengan LKPP dilakukan, lanjut Arifin,  karena akibat anggaran gagal dilelang, maka mau tak mau penertiban reklame akan dilakukan dengan sistem PL atau penunjukkan langsung. 

"Bagaimana mekanismenya, itu yang masih dikonsultasikan dengan LKPP," katanya. 

Ia berharap sebelum akhir Agustus ini konsultasi itu telah menghasilkan keputusan, sehingga awal September sudah ada aksi penertiban reklame lagi. 

Ia menyebut, anggaran Rp11.002.726.144 tersebut untuk menertibkan 170 titik reklame yang tak hanya berada di Kawasan Kendali Ketat, tapi juga di White Area (Kawasan Terlarang). 

"Penertiban ke-170 titik itu akan kita upayakan rampung dalam tiga bulan, yakni dari September hingga November. Karenanya, kita akan kerahkan Satpol PP di tingkat wilayah untuk menertibkan reklame di wilayahnya masing-masing. Kita targetkan dalam sehari ada dua reklame yang ditebang," katanya. 

Ia berharap perusahaan pemiliki reklame di Kawasan Kendali Ketat dan White Area yang melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, memiliki kesadaran untuk membongkar sendiri reklamenya, serta taat pada peraturan. 

Arifin bahkan mengingatkan bahwa dalam tiga bulan ke depan (September-November), reklame yang ditertibkan bukan hanya yang menggunakan tiang tumbuh, namun juga yang berada di tiang JPO. 

"Bulan lalu reklame di JPO Jalan Thamrin dan yang mengarah ke Gedung Bank Indonesia kita bongkar," tegasnya. 

Arifin menyebut, sejak penertiban reklame dimulai pada Oktober 2018, hingga kini telah 130-an reklame yang ditebang Satpol PP dan oleh perusahaan pemilik reklame tersebut. 

Seperti diberitakan sebelumnya, BPPBJ DKI Jakarta gagal melelang anggaran Belanja Jasa Pemotongan Reklame sebesar Rp11.002.726.144, karena pada lelang kedua kali tidak ada  perusahaan peserta lelang yang memenuhi persyaratan memiliki jasa persewaan alat berat dengan pengalaman senilai lebih dari Rp3,5 miliar. 

Karena hal tersebut, Kepala BPPBJ DKI Jakarta Blessmiyanda merekomendasikan Satpol PP untuk melanjutkan penertiban dengan sistem Swakelola I. 

"Swakelola tipe 1 adalah swakelola yang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dilakukan sendiri oleh penanggung jawab anggaran (dalam hal ini Satpol PP). Penggunaan alat berat berdasarkan spot-spot pelaksanaan per kegiatan," jelasnya. (rhm)