Aneh dan Mencurigakan Pelantikan 13 Pejabat Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [ist]

Jakarta, Dekannews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 13 pejabat eselon II pada Selasa (23/2/2021), di Balai Agung, Pemprov DKI Jakarta. Pelantikan pejabat tersebut untuk mengisi kekosongan dan mendefinitifkan pejabat pelaksana tugas (Plt).   

Pelantikan pejabat kali ini cukup menarik perhatian Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. “Pelantikan pejabat eselon II kali aneh dan mencurigakan dan memunculkan tanda tanya,” buka Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (23/2/20212), di Jakarta.

Keanehan pertama, kata Amir, ada jabatan kosong karena pejabatnya mengundurkan diri, tapi pejabat yang menggantikannya dilantik tanpa melalui seleksi terbuka. Amir menyebut jabatan tersebut adalah jabatan kepala Dinas Sosial.

“Kepala Dinas Sosial Irmansyah baru mundur minggu lalu, hari ini penggantinya sudah dilantik. Informasi mengenai seleksi untuk pengganti Irmansyah tidak terdengar dilakukan,” kata Amir.

Keanehan kedua, kata Amir, ia mendapat bocoran bahwa mutasi, rotasi, promosi dan demosi yang dilakukan dengan melantik ke-13 pejabat itu tidak melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Baperjakat ini diketuai Sekretaris Daerah (Sekda).

Amir menduga, ada peranan TGUPP dalam hal ini lebih besar ketimbang  Sekda. Kendati TGUPP berdasarkan Pergub No 6/2019 bisa memanggil dan meminta informasi kepada SPKD tidak berwenang menentukan mengusulkan dan menetapkan seorang pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong atau mendefiitifkan pejabat lainnya. TGUPP tidak punya kewenangan dalam urusan mutasi, rotasi, promosi dan demosi.

Keterlibatan TGUPP dalam proses ini, kata Amir, telah membuat Gubernur Anies melanggar prinsip the right man on the right place, karena ada pejabat non teknis yang dimutasi ke SKPD yang bersifat teknis. Di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir yang dimutasi menjadi wakil kepala Dinas Perhubungan.

Keanehan ketiga, lanjut Amir, penggantian pejabat kali ini bertepan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit di Pemprov DKI Jakarta. “Gubernur Anies melantik Yusmada Faisal menggantikan Juaini sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Ada dugaan Dinas SDA memesan alat-alat untuk penanganan banjir menggunakan APBD 2020 tetapi baru didatangkan sekarang. Begitu juga dengan dugaan korupsi Bantuan Sosial,” beber Amir.

Menurut Amir, sebenarnya akan lebih bijak jika Anies melantik mereka setelah BPK selesai melakukan audit, karena jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi di suatu SKPD, tapi pimpinan SKPD itu sudah diganti, Anies bisa dianggap telah berupaya menghilangkan jejak orang yang bisa saja diduga terlibat dalam korupsi itu.

Tak hanya itu, Amir juga menyoroti penempatan Yusmada Faisal yang menjadi Kepala Dinas SDA Pemprov DKI. Yusmada sebelumnya menduduki Asisten Sekda Pemprov DKI Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup. “Jabatan Yusmada sekarang justru dikoordinasi orang lain. Eselon pejabat terkait menjadi turun,” paparnya.

Amir lebih curiga lagi terkaitnya Kepala Dinas Sosial Irmansyah yang mendadak mundur. Amir mengaku mendapat informasi kalau Irmansyah bukan mengundurkan diri, melainkan disuruh mundur karena diduga terkait penyelewengan Bansos Covid-19 dan kini jabatan kepala Dinsos telah diisi orang lain.

Amir menilai pelantikan pejabat eselon II aneh dan mencurigakan. Untuk itu Amir meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memonitor pelantikan ini demi mencegah hal-hal yang tak diinginkan.

Pelantikan 13 Pejabat

Di antara ke-13 pejabat ini ada yang dikukuhkan menjadi pejabat definitif dari jabatan sebelumnya sebagai pelaksana tugas (Plt), ada yang dimutasi untuk menggantikan pejabat lain yang digeser ke posisi lain, dan ada yang mengisi jabatan kosong karena pejabat yang sebelumnya mengisi jabatan itu, mengundurkan diri.

Pejabat yang dikukuhkan menjadi pejabat definitif adalah Sigit Wijatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Asisten Pemerintahan sekaligus walikota Jakarta Utara; dan Syaefuloh Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Plt kepala Inspektorat.

Pejabat yang dimutasi untuk mengisi jabatan lain adalah Ali Maulana Hakim yang dimutasi dari jawabatan wakil walikota Jakarta Utara, karena jabatan itu ditinggalkan Sigit Wijatmoko yang diangkat menjabat sebagai Aspem.

Jabatan yang ditinggalkan Ali Maulana diisi Juaini yang semula menjabat sebagai kepala Dinas Sumber Daya Air.

Maria Qibtya mengisi jabatan kepala Badan Kepegawaian Daerah, menggantikan Chaidir yang dimutasi menjadi wakil kepala Dishub.

Premi Lasari mengisi jabatan kepala Dinsos yang kosong karena pejabat sebelumnya, Irmansyah, mengundurkan diri

Ke-13 pejabat yang dilantik antara lain:

1. Julia Leli Kurniatri sebagai kepala kantor regional V BKN Jakarta;
2. Sigit Wijatmoko sebagai Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta;
3. Afan Adriansyah Idris sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta;
4. Syaefuloh Hidayat sebagai kepala Inspektorat DKI Jakarta;
5. Dhany Sukma sebagai walikota Jakarta Pusat;
6.  Ali Maulana Hakim sebagai walikota Jakarta Utara;
7.  Maria Qibtya sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah;
8.  Yusmada Faisal sebagai kepala Dinas Sumber Daya Air;
9.  Premi Lasari sebagai kepala Dinas Sosial;
10. Chaidir sebagai wakil kepala Dinas Perhubungan;
11. Juaini sebagai wakil walikota Jakarta Utara;
12. Bayu Meghantara sebagai kepala Biro Organisasi dan Reformasi Setda DKI Jakarta
13. Iin Mutmainnah sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat. (kir)