Analisa Terbukti, PPM_95 Djakarta Sebut Presiden 'Rasis'

Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly

Jakarta, Dekannews - "No problem, soal Maluku gak dapat posisi menteri. Dengan begitu Pak Presiden mengiyakan apa yang sudah saya sampaikan di saat semua komponen dari Maluku di manapun berada berharap bahkan terkesan mengemis untuk posisi menteri bagi Maluku. Saya selalu belajar dari sejarah, makanya saya dari awal sudah memprediksi bahwa Maluku tidak akan mendapat jatah itu. Jadi bagi saya no problem, bahkan untuk kesekian kalinya saya tekankan Maluku tidak butuh posisi menteri," buka Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) 95 Djakarta Adhy Fadly, saat dimintai tanggapan terkait pemilihan, perkenalan dan pelantikan jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM), Selasa (22/10/2019), di Jakarta.

Dalam pandangan Adhy, kenapa sumber daya manusia (SDM) asli Maluku tidak dilirik, dikarenakan banyaknya tokoh Maluku berperan sebagai safety player dan banyak yang menganut paham politik -yang terkesan- menjual diri sehingga harga diri Maluku sebagai bangsa yang bermartabat tidak ada nilainya di negara ini. 

"Kalau bicara soal kemampuan, tidak sedikit SDM atau tokoh - tokoh Maluku yang memiliki kapasitas di atas rata - rata. Berkaca dari sejarah, saya tetap berkomitmen untuk tetap melawan segala bentuk ketidakadilan serta kedzhaliman yang Maluku dapatkan," terang Adhy.

Terkait tidak diakomodirnya putra putri terbaik asli Maluku, lanjut Adhy, seharusnya Gubernur Maluku Murad Usmail serius dan berani menyatakan 'perang' dengan Jokowi. Pernyataan 'perang' tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Gubernur terhadap rakyat Maluku. 

Menurut Adhy, dalam beberapa kesempatan Gubernur Maluku Murad Ismail selalu dengan yakin dan memastikan akan adanya figur terbaik Maluku dalam Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, tidak salah dan tidak berlebihan jika pernyataan 'perang' yang selalu didengungkan Gubernur Maluku diwujudnyatakan. Apalagi perang tidak selamanya harus dengan mengangkat senjata.

Masih menurut Adhy, Maluku bukan bangsa mencle - mencle. "Jadi Gubernur jangan hanya omong doanglah. Kalau Gubernur hanya bisa main - main, mendingan tidak usah ngomong, tapi kita tetap nyatakan 'perang' atas segala bentuk ketidakadilan yang kerap Maluku dapatkan. Ingin saya katakan, Pak Presiden jangan sepelekan Maluku, sebab di Maluku masih ada para pejuang keadilan yang kapan saja siap mengembalikan martabat bangsa Maluku," tegas Adhy.

Realitas hari ini, kata Adhy, sudah jelas negara dalam hal ini Presiden mengabaikan aspirasi serta keinginan rakyat Maluku. Usulan agar ada putra Maluku masuk dalam jajaran kabinet sering disuarakan pemuda, organisasi, para tokoh, gubernur hingga mantan Ketua DPRD Maluku yang mana mereka berdua notabane adalah kader PDIP datang ketemu dengan Presiden Jokowi langsung. Usulan pun datang dari para Majelis Latupati. Ternyata, menilik komposisi KIM, semua usulan yang disuarakan, disampaikan kepada Presiden Jokowi tidak direspon dengan baik. 

Kembali Ke Filosofi
"Menghadapi kenyataan ini, saya dan seluruh fungsionaris Paparisa Perjuangan Maluku, PPM_95 gak ada masalah. Sebab kita gak pernah mau jadi pengemis dan kita sudah memastikan Maluku tidak akan mendapat tempat dalam kabinet Jokowi Jilid 2. Harus ada gerakan perubahan dari Maluku jika mau dihargai. Tinggalkan itu pola - pola ngemis. Maluku bukan bangsa pengemis. Maluku mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain. Hanya ada satu cara yaitu bersatu dalam cara berpikir. Kembali ke filosofi mena muria yang merupakan geopolitik orang Maluku yang mana mampu membuat figur - figur Maluku seperti Leimena, Alexander Yakob Patty, Latuharhary, Siwabessy dan masih banyak lagi para figur Maluku yang diperhitungkan dan selalu mendapat tempat di republik ini. Jangan sampai putra - putra terbaik Maluku hanya sebatas mengantar para menteri masuk ke istana," harap Adhy.

Dalam kesempatan tersebut, Adhy juga melontarkan informasi rencana Presiden Jokowi ke Maluku pada 28 Oktober nanti. 

"Saran saya sebaiknya Presiden Jokowi gak usah ke Maluku. Rakyat Maluku sudah jenuh dengan PHP yang sering negara berikan. Bahkan saya yakin dengan kejadian hari ini, rakyat Maluku akan mencerna dengan kritis kalimat NKRI HARGA MATI. Dengan begitu Maluku Mati Harga, artinya gak ada harganyalah. Terakhir, jika melihat realitas hari ini pasca pengumuman komposisi Kabinet Indonesia Maju, maka tidak salah dan tidak berlebihan jika kita katakan Pak Presiden kita 'rasis'," tandas Adhy dengan tertawa tapi tak bersuara. (kir)