Amnesty Internasional Indonesia Ungkap 43 Video Kekerasan Polisi Saat Demo UU Ciptaker

Usman Hamid. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Amnesty International Indonesia mengungkap 51 video yang menunjukkan 43 insiden kekerasan polisi terhadap buruh dan mahasiswa yang berdemonstrasi menolak Omnibus Law  Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ada 51 video yang kami verifikasi dan menggambarkan setidaknya 43 insiden kekerasan yang secara terpisah dilakukan polisi pada 6 Oktober hinggav10 November 2020," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melalui konferensi video, Rabu (2/12/2020).

Video tersebut, kata dia, diverifikasi oleh Amnesty International dan Crisis Evidence Lab berdasarkan laporan-laporan video dan kesaksian yang disampaikan saksi mata atau masyarakat yang terlibat.

Usman menjelaskan, video-video itu menunjukkan tiga tipe kekerasan dan tindakan buruk yang dilakukan polisi terhadap massa demonstran buruh dan mahasiswa. 

Pertama, memukul dengan menggunakan senjata tumpul. 

Menurut pantauan Amnesty Internasional Indonesia, senjata yang dipakai umumnya berupa tongkat polisi, bambu, dan kayu. Setidaknya separuh dari seluruh video menunjukkan polisi memukul demonstran dengan senjata tersebut.

"Pemukulan antara lain (terjadi) di Bekasi, Jawa Barat.  Juga ada yang teridentifikasi sebagai mahasiswa diseret dari kerumunan, lalu dipukuli sejumlah anggota polisi," katanya.

Pada kasus di Malang, Jawa Timur, ditemukan aparat kepolisian memukul petugas keamanan kampus. Hal ini menurutnya janggal karena seharusnya kedua aparat keamanan bekerja sama melindungi mahasiswa dan masyarakat setempat.

Si Sumatera Utara, ditemukan polisi memukul mahasiswa dengan tongkat di sebuah gedung. Padahal mereka terlihat melakukan aksi dengan damai.

Kedua,  penggunaan gas air mata dan water canon yang tidak tepat. 

Usman menjelaskan, sesungguhnya pembubaran dengan kedua metode tersebut baru dibolehkan jika ada bukti demonstrasi berjalan tidak damai dan tidak dapat ditangani dengan tindakan proporsional, namun pada beberapa kasus, seperti di Bandar Lampung dan Purwokerto, Jawa Tengah, pembubaran dengan gas air mata dan water canon digunakan meskipun menurutnya masih ada jalan lain untuk membubarkan massa dengan tenang.

Ketiga, penahanan tanpa komunikasi. 

Amnesty mencatat setidaknya 6.658 orang yang ditangkap di 21 provinsi terkait demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Ciptaker. Dari jumlah tersebut, 300 orang di antaranya ditahan dengan jangka waktu yang berbeda, sementara 18 orang ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Pada salah satu kasus di Bandung, Jawa Barat, seorang mahasiswa ditangkap ketika berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir di dekat gedung DPRD Jawa Barat. (Padahal) dia sama sekali tidak bicara apa-apa. Dia juga tidak melakukan tindakan merusak barang kekerasan, tapi tiba-tiba ditangkap, ditendang dan ditampar," tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa tersebut kemudian dibawa ke dalam gedung DPRD Jawa Barat setelah diinterogasi. Di dalam gedung itu, ia bersaksi melihat mahasiswa lain juga dipukuli.

Usman menyebut tindakan ini melanggar hak asasi manusia (HAM). Terlebih karena penangkapan terhadap demonstran tidak dikomunikasikan kepada rekan maupun keluarga.

Selain itu, menurut dia, penahanan tersebut mengandung unsur penyiksaan, perlakuan buruk, dan dapat menimbulkan dampak mental yang negatif terhadap pelaku yang ditahan.

"Ini jelas melanggar konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia. Berikutnya penyiksaan itu sendiri tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia," tambahnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui informasi terkait video-video tersebut. Ia menyatakan akan mengecek terlebih dulu ke bagian Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian. 

"Kita belum dapat info. Dicek dulu di Itwasum ya," ucap Argo melalui pesan singkat seperti dikutip dari CNN Indonesia. 

Video-video yang diungkap Amnesty International Indonesia. dapat diakses melalui peta indikatif di website lembaga non goverment tersebut. Video-video itu sudah diverifikasi dan diklaim keabsahannya. (rhm)