Amir Sarankan Jokowi - Prabowo Tiru Rekonsiliasi Ala Anies Baswedan - Sekda Saefullah

Amir Hamzah. (Foto; Harum)

Jakarta, Dekannews- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyarankan kubu mantan Capres 02 Prabowo-Subianto dan kubu 01 Jokowi-Ma'ruf Amin agar mencontoh Gubernur Anies Baswedan dan Sekda Saefullah jika ingin melakukan rekonsiliasi.

Ia menjamin, jika cara rekonsiliasi Anies-Saefullah ditiru, kedua pihak akan merasa happy dan target pun bisa dicapai.

"Anies itu orangnya Prabowo, dan Saefullah orangnya Jokowi, tapi Anies berani memperpanjang masa jabatan Saefullah sebagai Sekda yang telah berakhir pada 11 Juli 2019," kata Amir kepada dekannews.com di Jakarta, kemarin.

Amir mengakui, selama ini hubungan orang nomor 1 dan nomor 3 di DKI itu memang nampak tenang, namun hal itu sebemarnya disebabkan kematangan anies dalam mengelola emosi, karena profesionalismenya, dan karena basic-nya sebagai seorang pendidik.

"Saya tahu persis Anies pernah mengeluhkan Sekda, terutama dalam proses mutasi dan rotasi pejabat yang membuat Anies dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kala itu Anies mengatakan,  Sekda tidak menjalankan instruksi yang dia berikan dengan benar,  sehingga proses itu dinilai tidak sesuai prosedur, dan dia dilaporkan ke KASN," katanya.

Selain hal itu, kata Amir, ia juga mendapat informasi kalau Sekda punya peran dalam kemenangan pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

"Sekda setahu saya memang tidak berkampanye,  tapi ada yang memberitahu saya kalau selama Pilpres,  Saefullah membisiki orang-orang NU di Jakarta agar memilih 01, karena Saefullah kan ketua NU wilayah DKI Jakarta," imbuhnya.

Ketika ditanya,  jika situasinya demikian, apakah Anies tidak terlalu berani untuk mengambil risiko?

"Di situlah letak kematangan Anies," jawab Amir.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menjelaskan, saat ini Anies masih membutuhkan Saefullah, karena Saefullah menguasai banyak masalah lama yang Anies sendiri mungkin belum sepenuhnya paham. Salah satunya adalah yang terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia mengingatkan bahwa pada 11 Agustus 2017, Pemprov DKI melalui Sekda Saefullah membuat perjanjian kerjasama (PKS)  dengan PT Kapuk Naga Indah (KNI), pengembang Pulau C,  D dan G di Teluk Jakarta (pulau reklamasi) untuk selama 30 tahun.

 

Dari perjanjian kerjasama itu lalu terbit HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang kemudian menjadi HGB (Hak Guna Bangunan), dan menjadi dasar terbitnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang menghebohkan itu.

"Kalau Anies melepas sekda sekarang, dia akan mengalami banyak kesulitan. Apalagi kalau Anies membentuk Pansel (panitia seleksi) untuk memilih Sekda baru, tapi yang terpilih ASN dari luar Jawa, kan repot," katanya.

Maka, tegas Amir, ia melihat 'rekonsiliasi' Anies dengan Saefullah dalam perspektif yang positif, yakni karena Anies ingin menguasai semua masalah dengan baik dan benar,  agar kebijakan-kebijakan yang diambilnya ke depan juga benar dan tidak menjadi polemik atau kontroversi.

"Saya yakin Anies tidak enjoy karena terbitnya IMB untuk bangunan-bangunan di pulau reklamasi membuat dia diserang habis-habisan oleh masyarakat," tutupnya.

Seperti diketahui,  sejak KPU menyatakan 01 memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 55,5%, kubu 01 mengajak 02 untuk rekonsiliasi. Semula 02 tidak bereaksi karena sebagian besar pendukungnya menolak tawaran itu karena yakin Pilpres 2019 dimenangi 02, namun dicurangi secara terastruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh 01.

Ketika akhirnya mantan Capres 02 Prabowo Subianto bersedia bertemu Capres pemenang Pilpres 2019, Jokowi,  pada Sabtu (13/7/2019) di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pendukungnya marah dan mengucapkan selamat tinggal.

Hingga kini realisasi untuk rekonsiliasi sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Stasiun MRT itu masih menggantung. Terakhir,  pendiri PAN yang juga sekutu Prabowo, Amien Rais, mengatakan, pihaknya bersedia rekonsiliasi dengan syarat kekuasaan dishare 55,5% dan 44,5% sesuai perolehan suara yang diumumkan KPU.

Kubu Jokowi belum merespon usulan ini. (man)