Amien Rais Sindir Keras Sikap Politik Ketua Umum PAN

Amien Rais dan Zulkifli Hasan. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Politikus senior Indonesia yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) menyindir keras Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga merupakan besannya.

Pasalnya, selain Zulhas (,sapaan Zulkifli Hasan) membawa partai itu merapat ke pemerintahan Jokowi, juga secara blak-blakan mengaku akan menjadi mentor putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk memenangkan Pilwalkot Solo 2020.

"TERJERAT KORUPSI sering kali membuat sebahagian orang tidak merdeka dalam sikap politik. Kehidupan politiknya penuh spekulasi. Rapuh ideologi politik, gamang sandaran nilai. Terjebak dari satu kebohongan ke kebohongan berikutnya. Sembunyi dari satu isu ke isu lainnya. Tersiksa," kata Amien melalui akun Twitter-nya, @Amien_Rais, Kamis (13/8/2020).

Sebelumnya, Rabu (12/8/2020), Amien juga mengkritisi besannya itu yang mencuit di akun Twitter-nya, @ZUL_HASAN bahwa sang besan siap menjadi mentor Gibran untuk memenangkan Pilwalkot Solo.

"Partai yang pernah didirikan untuk melawan oligarki, kini menjadi mentor oligarki politik. Apakah @Official_PAN tengah menyakiti basis ideologis pemilihnya? Biarkan rakyat yang menilai," katanya.

Inilah cuitan Zulhas yang dikritisi Amien Rais itu:

"Hari ini saya menerima kunjungan silaturahmi Gibran Rakabuming @Chilli_Pari di kediaman saya. Kita tahu ia sedang berjuang di Solo menjadi walikota. Saya menyemangati dan mendoakannya. Saya katakan kepadanya bahwa saya akan menjadi mentor politiknya".

Kunjungan Gibran ke kediaman Zulhas dan cuitan mantan ketua MPR RI itu hanya berselang satu hari setelah Zulhas menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi lahan sawit di Riau pada 2014 yang digelar Pengadilan PN Tipikor Pekanbaru.

Dalam sidang pada Selasa (11/8/2020) tersebut,  Zulhas memberi kesaksian secara online untuk terdakwa Suheri Tirta, legal manager PT Duta Palma Group.

Zulhas terseret kasus ini karena saat kejadian dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Saat konstruksi perkara diketahui kalau pada 9 Agustus 2014 Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan, menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Annas Maamun, Gubernur Riau saat itu.

Dalam surat itu, Zulhas membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui pemerintah daerah.

Pada 29 April 2019, KPK mengumumkan tiga tersangka untuk kasus ini yang terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma; Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT); dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma,  Surya Darmadi (SUD). (rhm)