Amien Rais: Omnibus Law Akan Buat Indonesia Jadi Bangsa Kacung bagi Para Pemodal

Amien Rais. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pendiri Partai Ummat Amien Rais mengingatkan dampak mengerikan Omnibus Law yang satu di antaranya, yakni Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker), telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu. 

Melalui keterangan pers yang disiarkan melalui akun Twitter Partai Ummat, @PartaiUmmat, Jumat (9/10/2020) malam, Amien menjelaskan kalau Omnibus Law akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa kacung bagi para pemodal yang ada di negaranya sendiri. 

"(Dengan disahkannya Omnibus Law UU Ciptaker) penjajahan ekonomi asing (di Indonesia) makin sempurna," katanya. 

Mantan ketua MPR ini menjelaskan, di beberapa negara yang menerapkan Omnibus Law, masyarakat di negara-negara itu menjuluki Omnibus Law sebagai bad ugly law, yakni undang-undang dengan kejahatan yang besar. 

Umumnya negara-negara tersebut masih memegang demokrasi, tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi, Omnibus Law atau bad ugly law itu dinilai sebagai praktik otoriterianisme. 

"Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang, tapi skalanya paling besar dibanding negara-negara yang pernah mempraktikkan Omnibus Law," tegas Amien. 

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini kalau setelah Omnibus Law atau UU Sapu Jagat itu disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), cengkeraman asing di Indonesia makin kokoh. 

"Dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan menjadi bangsa kacung," tegasnya. 

Amien menilai, Omnibus Law merupakan bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional. Sebab, Omnibus Law akan membuat bangsa Indonesia lebih menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh, pesangon akan dikurangi, tak ada lagi UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota), penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang dipersulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruh yang sepenuhnya hak pemodal, dan sebagainya. 

Tak hanya itu, Amien juga mengingatkan, jika Omnibus Law diberlakukan, akan terjadi Freeportisasi di semua bidang, karena seluruh pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang ke Indonesia, akhirnya pasti akan memeras Indonesia. 

Secara lebih detil dia menjelaskan, PT Freeport McMoran sudah lama bercokol di Papua, dan bisa berbuat apa saja seperti negara dalam negara. 

"Dari Rezim Soeharto sampai Rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak dan pelanggaran HAM tidak pernah disentuh oleh pemerintah (yang berpusat) di Jakarta," katanya. 

Amien mengaku kadang-kadang dirinya bingung DNA macam apakah yang sesungguhnya ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Padahal Bung Karno pernah mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan bangsa kartel atau bangsa kodok, tapi mengapa Rezim Jokowi dan DPR tega memproduksi Omnibus Law tanpa memperhatikan kepentingan rakyat? 

"Sebagian investor global bernurani berteriak keras bahwa UU (Omnibus Law) bahaya itu, dan sesungguhnya tidak diperlukan. Mengapa? Karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan atau ecocida, menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup. Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia jangan nekat mengesahkan UU yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi itu," katanya. 

Seperti diketahui, sejak draft RUU Omnibus Law Ciptaker dan Perpajakan diserahkan pemerintah kepada DPR pada Desember 2019 dan Januari 2020, khusus RUU Omnibus Law Ciptaker yang menjadi sorotan utama, telah diprotes berbagai kalangan, termasuk kaum buruh, karena selain proses penyusunannya tidak melibatkan masyarakat dan cenderung diam-diam, juga RUU yang menyatukan 69 UU itu dinilai akan merugikan pekerja di Indonesia. 

Namun ibarat anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, pemerintah dan DPR tak peduli, dan pada Senin (5/10/2020) RUU Omnibus Law Ciptaker disahkan menjadi UU. 

Kemudian, seperti yang kita saksikan, mulai Rabu (6/10/2020) terjadi aksi penolakan oleh para buruh di berbagai daerah, dan puncaknya pada Kamis (8/10/2020) yang tak hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga pelajar. Daerah-daerah dimana aksi dilakukan, termasuk di Jakarta, terjadi chaos akibat massa penolak UU Ciptaker dan polisi, bentrok. 

Amien Rais tegas mengatakan bahwa Omnibus Law diprakarsai oleh Presiden Jokowi, dan disampaikan saat Jokowi dilantik menjadi presiden untuk periode kedua pada Oktober 2019, sementara DPR hanya tukang stempel kemauan eksekutif. 

"Penanggung jawab Omnibus Law adalah keduanya (Presiden Jokowi dan DPR)," tegas Amien. (rhm)