ALFI/ILFA Minta Denda dan Zonasi Dihapus

Sosialisasi PP - ALFI/ILFA menyelenggarakan sosialisasi peraturan pemerintah terkait perijinan dan pengenaan denda, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2019). Kegiatan ini diikuti sedikitnya 450 anggota ALFI/ILFA. {kirman}

Jakarta, Dekannews- Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia/Indonesia Logistic & Forwarders Association (ALFI/ILFA) mengeluhkan pemerintah yang dinilai tidak berpihak.

"Ketidakberpihakan pemerintah berupa pemberian denda dan pengurusan perijinan yang memberatkan. Kami minta denda dan sistem zonasi dihapus," ungkap Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, kepada wartawan, saat rehat Sosialisasi Peraturan Pemerintah ALFI/ILFA Berharap Keberpihakan Pemerintah kepada Dunia Usaha, Kamis (25/4/2019), di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut Widi, demikian panggilan akrabnya, pengenaan denda karena banyak perusahaan forwarder yang juga merangkap perusahaan angkutan.

"Sewa angkutan mahal," ujar Widi.

Begitu juga soal perizinan, sebut Widi, dinilai masih cukup njlimet.

"Ketidakmudahan pengurusan izin karena tingkat pusat dan daerah tidak sinkron seperti yang diberlakukan pemerintah pusat tidak menganut sistem zonasi domisili sementara pihak daerah memberlakukan syarat zonasi untuk mengurus ijin pendirian perusahaan," beber Widi.

Widi meminta pemerintah daerah luntuk menghapus syarat zonasi.

"Mengingat sudah banyak juga zona yang berubah dari zona hijau jadi zona bisnis," kata Widi.

Sementara itu, menurut Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Rifan Zamroni, acara ini diharapkan mencari titik temu antara para pengusaha logistik dan forwader dengan pihak pemerintah.

"Izin jangan dipersulit. Jangan ada perbedaan syarat antara pusat dan daerah. Selain itu, pengenaan denda juga dihapus," terang Rifan.

Masih menurut Rifan, kegiatan sosialisasi ini diikuti tidak kurang 450-an anggota ALFI/ILFA. Untuk tingkat nasional jumlah ALFI/ILFA mencapai 3.000. Kegiatan berlansung hanya sehari. (kir)