Alaska Minta Ahok Dipecat dari Pertamina

Ahok, Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. (Foto: Pinter Politik)

Jakarta, Dekannews- Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) meminta Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir agar memecat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan komisaris utama (Komut) PT Pertamina (Persero). 

Pasalnya, Alaska meyakini telah terjadi mismanajemen di BUMN bidang energi itu, sehingga mengalami kerugian hingga US$ 767,92 juta atau sekitar Rp11,33 triliun pada semestar I-2020, dan terdepak dari jajaran 500 perusahaan top dunia versi Fortune Global 500, yang diukur berdasarkan pendapatan per tahun. 

"Saat ini ada tiga masalah di Pertamina yang menjadi sorotan publik, dan bisa dibilang inilah apesnya Pertamina. Selain masalah kerugian dan terdepak dari Fortune Global 500, apes Pertamina yang ketiga adalah penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir, untuk menduduki kursi komisaris utama," ujar Koordinator Alaska, Adri Zulpianto, melalui siaran tertulis, Rabu (9/9/2020). 

Ia menilai, daftar apes Pertamina makin panjang manakala manajemen perusahaan negara itu berusaha mencari-cari alasan untuk dijadikan sebagai kambing hitam, atas kerugian yang ditanggung Pertamina. 

Alaska mencatat ada tiga alasan yang menjadi kambing hitam atas meruginya Pertamina, yaitu penurunan penjualan; flluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; dan melemahnya harga minyak mentah dunia. 

Alaska tegas mengatakan, ketiga alasan itu tak dapat diterima begitu saja, karena dalam hitung-hitungan bisnis, Pertamina tidak mungkin rugi. Pasalnya, saat harga BBM internasional sedang anjlok pun harga jual BBM Pertamina kepada rakyat tidak  mengalami penurunan dan tetap tinggi.

"Yang bikin Pertamina terlihat tambah kacau adalah pengangkatan Ahok sebagai Komut yang melanggar banyak peraturan yang dibuat Kementerian BUMN sendiri, seperti Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Pengangkatan Komisaris BUMN, dan UU BUMN No.19/2003," jelasnya. 

Alaska juga tegas mengatakan kalau kerugian yang dialami Pertamina akibat mismanajemen di internal Pertamina, sehingga Alaska mendesak Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir segera memperbaiki manajemen Pertamina.

"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk segera memecat Ahok dari jabatan komisaris utama Pertamina," pungkas Adri. (rhm)