Agustus Pemerintah Berlakukan Regulasi IMEI, Ini Penjelasannya

Para pengguna ponsel. (Foto: HalloSehat)

Jakarta, Dekannews- Menteri Komunikasi dan Informatika) Rudiantara buka-bukaan soal regulasi validasi data base nomor identitas ponsel (IMEI) yang rencananya akan diberlakukan Agustus 2019.

Ia mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan pengaktifan ponsel dengan sistem penjodohan (pairing) antara nomor ponsel MSISDN (mobile subscriber integrated services digital network number) dan SIM card dan SIM card MSISDN dengan nomor ponsel.

"Di ponsel itu ada yang namanya IMEI, itu seperti STNK ponsellah. Kemudian MSISDN itu seperti STNK SIM card. Nah, kedua SIM card itu harus berpasangan," ujar Rudiantara di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat,  Selasa (2/7/2019).

Pemerintah menganggap sekarang sudah saatnya untuk menerapkan aturan pairing demi kepentingan masyarakat. Contohnya, ponsel hilang atau dicuri. Sekarang SIM card bisa dimatikan dan nomor tak bisa dipakai sama yang lain. Sementara ponsel bisa dijual. Bila pairing sudah dilakukan maka ponsel yang hilang atau dicuri bisa dinonaktifkan sehingga tidak bisa dipakai atau dijual. 

Selain itu, kebijakan ini akan membuat tata niaga ponsel di dalam negeri akan lebih baik. Kehadiran ponsel black market (pasar gelap) yang selama ini sudah mewabah telah merusak industri, pasar, dan penerimaan negara. Ini karena dari sisi perpajakan karena tidak ada pendapatan negara yang masuk.

Rudiantara menambahkan,  dalam pelaksanaan regulasi IMEI akan melibatkan operator seluler karena MSISDN ada di operator, sementara IMEI ada di Kementerian Perindustrian. 

"Itu harus pairing, harus matching istilahnya. Jadi ada proses ini. Dan ini kita punya waktu berapa tahunlah," imbuhnya.

Namun meski regulasi IMEI akan terbit 19 Agustus 2019, ponsel black market tidak secara otomatis akan langsung diblokir.

Rudiantara mengatakan,  setelah terbitnya aturan ini masyarakat yang menggunakan ponsel black market dipastikan tidak akan dirugikan. Pasalnya ada masa pemutihan. Masa transisi atau pemutihan ini belum ditentukan berapa tahun.

"Jadi yang sekarang (menggunakan ponsel black market dan yang bukan original)  yang sudah digunakan itu masih bisa digunakan," ujar Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan masa transisi memang belum ditetapkan. Akan tetapi ada indikasi masa transisi akan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dalam berganti ponsel.

"Pasti biasanya dua tahun (masyarakat) ganti ponsel, paling tidak dua tahun aman gitu. Nah, ini juga nanti akan ada proses pembahasan dengan YLKI dan sebagainya. Tapi yang pasti masyarakat tidak akan dirugikan," terang Rudiantara.
 
Namun yang pasti, apabila aturan sudah berlaku, Anda suka berburu ponsel baru yang belum masuk Indonesia ke luar negeri? Bersiaplah kecewa karena ponsel "impor" itu bakal tidak bisa lagi dipakai di Indonesia.

"Nantinya kita tidak bisa membawa [atau] membeli ponsel di luar negeri kemudian suka-suka diaktifkan menggunakan SIM card operator manapun di Indonesia," terang Rudiantara. (sumber: CNBC