Agenda Penting, LKPJ Gubernur Anies Dan Pengganti Plt Sekwan DPRD

Gedung DPRD DKI Jakarta. [dekannews/kirman]

Jakarta, Dekannews – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dalam  tiga hari ke depan, akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Bersamaan dengan itu, di dalam Kesekretariatan DPRD DKI juga, Gubernur harus menyiapkan pengganti Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Hadameon Aritonang.  

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal memunculkan peta politik baru di ibukota serta menentukan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD. Plt Sekwan DPRD Hadameon Aritonang memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2021.

“DPRD DKI sudah mengkritik tajam Anies Baswedan. Fraksi PDIP melalui Gembong Warsono menilai kerja Anies tidak sesuai dengan perencanaan. LKPJ Anies akan dikritisi PDIP, PSI dan Golkar,” buka Amir Hamzah, Kamis (15/4/2021).

Menurut Amir, partai politik di DPRD juga akan menilai LKPJ Anies berdasarkan hasil audit BPK APBD 2020 termasuk berbagai masalah yang diberitakan media online mulai dari Formula E, patung sepeda, rumah DP 0 rupiah, mark up pembelian alat kebakaran. “Rekomendasi DPRD DKI terhadap LKPJ Anies bisa positif atau negatif tergantung perkembangan selanjutnya,” jelas Amir.

Kata Amir, Partai Golkar juga meminta revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi.

Pengganti Plt Sekwan

Masih menurut Amir, hubungan DPRD dengan Anies juga menentukan posisi Sekwan DPRD. Keberadaan Sekwan baru juga penting karena dalam satu hingga tiga bulan ke depan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan DKI untuk tahun anggaran 2020; DPRD dan Pemprov DKI akan mulai memasuki pembahasan KUA/PPAS Perubahan APBD 2021; dan serangkaian agenda penting lain, termasuk agenda pembahasan Raperda Perubahan RPJMD.

“Segera siapkan pengganti, karena tugas Sekwan sangat strategis, di antaranya membantu pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas  kedewanan, baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh anggota Dewan, juga dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan DPRD,” katanya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Amir melihat, dalam seleksi jabatan untuk pejabat tinggi pratama (eselon II) yang saat ini sedang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dari 17 jabatan yang dilelang, jabatan Sekwan tidak termasuk di antaranya, sementara masa tugas Plt Sekwan Hadameon Aritonang akan berakhir dalam dua pekan ke depan.

“Karena jabatan Sekwan tidak termasuk yang dilelang, maka alternatifnya hanya dua, yakni siapkan Plt baru atau mengangkat langsung pejabat Sekwan definitif tanpa melalui proses seleksi. Caranya, bisa dengan mengangkat pejabat eselon II yang saat ini ditugaskan di TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan),” katanya.

Amir menegaskan, penyiapan pengganti Hadameon Aritonang tersebut menjadi lebih urgen karena pada 19 April 2021 DPRD akan menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Anies Baswedan untuk tahun 2020. Agenda ini akan diikuti serangkaian pembahasan di komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang mencapai puncaknya pada 3 Mei 2021, atau dua hari setelah masa jabatan Hadameon Aritonang yang akrab disapa Dame, selesai pada 1 Mei 2021 karena saat itu DPRD menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas LKPJ yang disampaikan gubernur.

Amir menilai, selama setahun menjabat sebagai Plt, terhitung sejak April 2020, Dame telah menunaikan tugasnya dengan baik. “Karena itu jangan sampai apa yang “diwariskan Dame” menjadi berantakan karena setelah masa jabatan Dame selesai, Pemprov DKI masih bingung mencari penggantinya,” pesan Amir.

Warisan Masalah

Berdasarkan catatan dekannews, selama masa Dame menjabat Plt Sekwan, “segala aktifitas DPRD dan Kesekretariatan adem ayem”. Banyak kegiatan tidak terwartakan, kendatipun ada dianggap angin lalu saja.

Menilik perjalanannya, Dame dianggap sebagai “orangnya Pras –Ketua DPRD DKI”. Keberadaan Dame dalam posisi Plt yang diperpanjang hingga satu tahun bisa menjadi benang merahnya.

Tentunya hal ini tidak lepas kepiawaian Plt sejak posisinya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI.

Sekadar mengingatkan, dekannews telah mempublikasikan dugaan penyelewengan anggaran pada TA 2018 dalam kegiatan makan minum DPRD DKI yan diduga bermasalah. Untuk kegiatan ini, nilainya mencapai Rp12 milyaran tapi ada 70% anggaran menguap.

Untuk TA yang sama, dekannews juga mewartakan dugaan duplikasi anggran pada Sekretariat DPRD DKI yang mencapai Rp50 milyaran. Untuk masalah ini, baik Plt maupun mantan Sekwan tidak berkenan menjawab secara lugas.

Mengacu data yang dimiliki dekannews, hampir setia tahun anggaran selalu ada dugaan duplikasi pada Sekretariat DPRDDKI dengan nilai dugaan duplikasi yang bervariasi. (dbs/kir)