Ada Rujukan Sanksi Pidana Pada Pergub Anies Bawesdan

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

DENGAN DEMIKIAN, maka terkait kasus dugaan terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atas  peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu 14 November 2020 di Jl. Paksi Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat yang menyebabkan Gubernur Anies Bawesdan datang ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan klarifikasi adalah merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Oleh: Sugiyanto 
Aktivis, ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) 
 
Peraturan Gubernur (Pergub) Anies Bawesdan No 33 Tahun 2020 tentang  Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyebutkan tentang rujukan sanksi pidana sebagai berikut :
 
BAB, VII SANKSI,  Pasal 27: Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk sanksi pidana
 
Pergub tersebut diterbitkan Anies pada tanggal 9 April 2020.  Kemudian tanggal 11 September 2020 Pergub ini diubah dengan Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 
Akan tetapi pasal 27  dalam Pergub 33 tidak dihapus. Ini berarti,  rujukan  pidana pada pasal tersebut masih berlaku. Uraian tentang hal ini dapat dilihat dalam Pergub Perubahan (Pergub 88)  pada BAB Vidia Ketentuan Lain-Lain sebagai berikut :
 
Di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut
 
Pasal 26A
(1) Nomenklatur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Satuan Tugas Penangganan Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi.
 
(2) Dalam hal nomenklatur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, maka penyebutan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Bila kita melihat Pergub Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana yang disebutkan pada pasal 27,  hal ini berarti bahwa Pelanggaran terhadap PSBB dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan PSBB ada pada  UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Ketentuan pidananya ada pada pasal 93 Jo pasal (9).
 
Sebagaimana disebutkan pada pasal tersebut bahwa konsekuensi dari tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun dan/atau pidanan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-
 
Dengan demikian, maka terkait kasus dugaan terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atas  peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu 14 November 2020 di Jl. Paksi Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat yang menyebabkan Gubernur Anies Bawesdan datang ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan klarifikasi adalah merujuk pada peraturan perundang-undangan.
 
Dasar aturannya, selain melihat pada ketentuan UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, juga berlandaskan aturan PSBB Gubernur Anies sendiri, yaitu merujuk pada pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.