Ada Celah Perda APBD-P DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Dapat Digugat

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

AGAR kesalahan ini tidak kembali terulang, maka sebaiknya masyarakat, khususnya yang berdomisili di DKI Jakarta, dapat melakukan gugatan atas terbitnya Perda APBD-P tahun anggaran 2020.  


Oleh: Sugiyanto 
Aktivis, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) 


Perda APBD-P DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 mempunyai celah untuk digugat. 

Diawali dari pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2020 oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta yang telat dilakukan, karena baru dimulai pada tanggal 20-21 Oktober 2020 di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. 

Selain itu kesepakatan atau MoU (memorandum of understanding) antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Anies Bawesdan tentang nilai plafon APBD Perubahan 2020 yang tertuang dalam KUA/PPAS tersebut, baru ditandatangani pada tanggal 2 November 2020, dan itupun tanpa disertai besaran plafon anggaran yang disepakati. 

Angka itu baru muncul saat Anies Bawesdan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 3 November 2020, yakni Rp63,3 triliun. 

Kemudian pembahasan diteruskan dan pengesahan Perda APBD-P dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2020.

RAPBD-P tersebut disahkan dengan nilai Rp. 63.232.806.186.085, dimana Rp 3,26 triliun di antaranya merupakan pemasukan yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat. 

Keterlambatan pembahasan rancancangan KUA-PPAS APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 sangat fatal lantaran baru dimulai pada tanggal 20-21 Oktober 2020, sedangkan batas waktu persetujuan bersama Gubernur Anies Bawesdan dan DPRD DKI Jakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus sudah tercapai  paling lambat pada tanggal 30 September 2020.

Karena telah "kadarluarsa", maka Pemprov DKI Jakarta tidak boleh melakukan perubahan APBD untuk tahun anggaran 2020.  Seharusnya Anies hanya melanjutkan dan melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan (APBD 2020).  

Atas kesalahan fatal ini, maka dapat diketahui bahwa ada jalan untuk menggugat pengesahan APBD Perubahan DKI Jakarta 2020. Masyarakat dapat melakukan gugatan berdasarkan kedaluarsa atau keterlambatan proses dimulainya pembahasan APBD Perubahan itu. 

Namun yang jadi soal adalah; siapa yang melanggar?  Untuk apa digugat? Siapa yang dirugikan? Siapa yang berhak menggugat? Kemana gugatan diajukan?  Pertanyaan ini merupakan gambaran untuk melihat celah gugatan dari masalah ini. 

Untuk mengetahui siapa yang melakukan kesalahan, maka harus dilihat dari awal mulai proses pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020 dilakukan. Dalam hal ini bila Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan yang melakukan keterlambatan pengajuan KUA-PPAS, maka kesalahan terletak pada Anies Bawesdan. 

Namun bila DPRD yang melakukan keterlambatan membahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2020, maka masalahnya ada pada DPRD DKI Jakarta. Apabila kealpaan itu dilakukan bersama-sama, maka Gubernur Anies dan DPRD DKI Jakarta lah yang menjadi sumber masalahnya.

Akan tetapi bila telah diketahui terjadi kesalahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, namun pembahasan tetap dilanjutkan, bahkan hingga terbit Perda APBD-P 2020, maka dapat dikatakan bahwa, Gubenur Anies Bawesdan dan DPRD DKI Jakarta serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, secara bersama-sama melakukan kesalahan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka ada celah bagi masyarakat melakukan gugatan, baik Perda APBD-P tahun anggaran 2020 dan/atau Pergub tentang Penjabaran APBD-P tersebut. Langkah ini dapat bertujuan  agar pemerintah patuh menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Di samping itu, juga sebagai pembelajaran dan  efek jera kepada DPRD, Gubernur Anies, dan Mendagri agar tidak mengulangi kesalahan serupa  dalam pembahasan, baik APBD perubahan maupun APBD penetapan. 

Akibat keterlambatan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2020, maka dapat berdampak merugikan masyarakat, karena di samping dapat mengurangi kualitas hasil pembahasan dan program kegiatan Pemprov DKI Jakarta, juga dapat berakibat tertundanya program kegiatan Pemprov DKI Jakarta pada masyarakat.

Agar kesalahan ini tidak kembali terulang, maka sebaiknya masyarakat, khususnya yang berdomisili di DKI Jakarta, dapat melakukan gugatan atas terbitnya Perda APBD-P tahun anggaran 2020.  

Gugatan dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung ( MA ) untuk hal permintaan pembatalan Perda APBD-P tahun anggaran 2020, atau gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Umum atau  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun ada jalan untuk dapat melakukan gugatan, tetapi akan sangat berat bagi masyarakat untuk melawan pemerintah, walaupun peluang memenangkan gugatan atas kadarluarsa pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini tetap ada.  

Benar bahwa apabila gugatan pembatalan Perda APBD-P tahun anggaran 2020 dikabulkan, maka akan berdampak  buruk bagi Pemprov DKI Jakarta, yaitu tak ada lagi payung hukum untuk pengunaan dana bantuan pemerintah pusat PEN sebesar Rp3,26 triliun, tetapi wajib diketahui bahwa Gubenur Anies Bawesdan dan DPRD DKI Jakarta serta Mendagri harus taat melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan malah memberi contoh kepada masyarakat dengan melanggar aturan. Sejatinya harus ada keadilan, yaitu berupa sanksi bagi siapapun, baik masyarakat atau pemerintah, yang dengan secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa aturan penyusunan perubahan APBD  telah jelas  dan dapat dilihat pada pasal 317 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pada pasal 179 ayat (1) dan (2) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Intinya adalah, batas waktu pengambilan keputusan tentang perubahan rancangan Perda APBD yang dilakukan oleh DPRD  bersama kepala daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Dalam ketentuan aturan pada pasal tersebut di atas juga juga disebutkan bahwa, apabila DPRD sampai batas waktu yang ditentukan,  namun DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Sedangkan dalam lampiran I Peraturan Mendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 11 Juni Tahun 2019, dijelaskan bahwa dalam hal persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, ditetapkan setelah akhir bulan September. Maka, pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan kepala daerah  melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. 

Sebab, persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 harus sudah ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2020. End