5 Jenis Pajak Diusulkan Naik, Pansus Pertimbangkan Kemampuan Masyarakat

Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah, Santoso. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD DKI Jakarta, Santoso, mengatakan, pihaknya masih menela'ah usulan Pemprov DKI untuk menaikkan lima jenis pajak.

Pasalnya, Pansus tak ingin kenaikan itu dapat memberatkan kehidupan masyarakat Ibukota.

"Ada usulan penyesuaian tarif pajak dan retribusi dari BPRD (Badan Pajak dan Retribusi) untuk kita tela'ah,  kita kaji, untuk kemudian kita buat rekomendasi kepada pimpinan DPRD apakah usulan diterima atau sebaliknya," kata Santoso kepada dekannews.com di sela-sela rapat Pansus di Gedung Dewan, Selasa (9/7/2019).

Ia mengakui, BPRD memang punya latar belakang untuk mengusulkan kenaikan lima jenis pajak tersebut,  yakni adanya regulasi yang membolehkan BPRD untuk menaikkan atau menghapus pajak.

Meski demikian, kata politisi Partai Demokrat ini, pihaknya juga akan mempertimbangkan dari sisi kemampuan masyarakat apakah setelah pajak dinaikkan mampu membayarnya dan tidak memberatkan.

Selain itu, apakah kenaikan tersebut juga akan ada kontribusi signifikan bagi kenaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan rertibusi ataukah tidak.

"Kalau tidak, buat apa?" tegas ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Ia mengakui jika usulan dikabulkan, maka pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan naik dari 10% menjadi 12,5%, sehingga jika misalnya ada warga Jakarta yang membeli kendaraan bermotor seharga Rp100 juta,  maka pajaknya tak lagi Rp10 juta,  melainkan Rp12,5 juta.

Data yang dihimpun menyebutkan, kelima jenis pajak yang diusulkan BPRD untuk dinaikkan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Parkir, BBNKB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jika usulan kenaikan kelima jenis pajak ini disetujui,  maka lima Perda yang mengatur kelima jenis pajak ini akan direvisi untuk disesuaikan dengan besaran kenaikan yang disetujui DPRD. Saat ini lima Rancangan Perda (Raperda) untuk menggantikan kelima Perda tersebut telah masuk ke lembaga legislatif itu.

Kelima Perda yang direvisi adalah Perda Nomor 9 Tahun 2010 tenang BBNKB,  Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang BPHTB,  Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang PPJU, Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang PKB.

Wakil Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD DKI Jakarta,  Cinta Mega, sebelumnya mengatakan, dari kelima Raperda yang telah diajukan tersebut ada tiga yang perlu didalami kembali, di antaranya Raperda BBNKB yang usulan kenaikannya perlu disesuaikan dengan daerah penyangga Ibukota; dan Raperda PPJU karena perlunya jumlah pelanggan yang harus disesuaikan dengan data yang dimiliki PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

BPRD mengusulkan PPJU naik dari 2,4% menjadi 2,5%.

Pajak Parkir diusulkan naik dari 20% menjadi 30%. (rhm)