4 Parpol Laporkan Indikasi Penjualan Suara di Dapil 7 dan 8 ke DKPP

Pengguna hak pilih memasukkan surat suara ke kotak suara. (Foto: Liputan6)

Jakarta, Dekannews- Empat partai peserta Pemilu 2019, Kamis (16/5/2019), berencana melaporkan dugaan penjualan suara di Dapil DKI Jakarta 7 dan 8 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keempat partai tersebut adalah Perindo, Hanura, PPP dan PKS.

"Ya, rencananya (kami berempat) besok ke DKPP," ujar Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Sahrianta Tarigan, melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/5/2019) malam.

Ia menjelaskan, pihaknya melapor karena menemukan indikasi adanya pergeseran suara secara ilegal di Dapil DKI Jakarta 7 dan 8, sehingga suara partainya banyak sekali yang hilang.

"Di Dapil 7 dan 8 suara partai kami yang hilang kira-kira 4.000, sedang di Dapil 9 suara kami 25.105, tapi tidak dapat kursi. Aneh," imbuhnya.

Soal adanya pergeseran suara tersebut dibenarkan Ketua DPW PKS DKI Jakarta bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Agung Setiarso.

Ia mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi pergeseran suara yang cukup signifikan di Dapil 7 dan 8.

"Suara PKS alhamdulillah tidak ada yg diambil, tapi dari partai lain (Perindo) yang pindah," katanya melalui pesan WhatsApp.

Saat ditelepon, Agung menjelaskan bahwa pergeseran suara itu diketahui saat rekapitulasi suara tingkat provinsi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019) lalu, karena data di form DB1 yang dimiliki KPUD DKI Jakarta tidak sama dengan data di form C1 Plano yang dimiliki PKS, sehingga kala itu ia sempat meminta agar KPUD membuka form DA1 dan DAA1 untuk dicocokkan, namun KPUD menolak.

Padahal, kata dia, dari perbedaan data itu pihaknya menemukan indikasi adanya pendistribusian suara yang sangat signifikan dari partai tertentu ke berbagai parpol lain, di antaranya PDIP, Nasdem dan bahkan juga ke PKS.

Pergeseran suara itu terjadi di hampir semua kecamatan di Dapil 7 dan 8, tapi terbanyak di Kecamatan Cilandak yang mencapai 3.000-4.000 suara.

Dari pergeseran itu, PDIP mendapat 1.000-an suara. Begitupula Nasdem, dan PKS.

"Kami tak tahu apakah pergeseran itu terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Karena itu ini perlu diuji di lembaga yang berwenang,' katanya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, setelah Ketua KPUD DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos menolak membuka form DA1 dan DAA1, Agung beserta saksi dari PPP, Hanura dan Perindo melakukan walkout.

DA1 adalah form hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan, sementara form DAA1 adalah form hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Form-form inilah yang kemudian diplenokan di tingkat kabupaten/kota yang menghasilkan berkas DB dan DB1.

Masih belum jelas bagaimana data di DB1 yang dimiliki KPUD bisa berbeda dengan data di formulir C1 plano yang dimiliki saksi Parpol.

Saat dikonfirmasi soal walkout-nya saksi dari PKS, Hanura, PPP dan Perindo, Betty mengatakan, jika memang ada perbedaan data, maka yang diperbaiki pihaknya adalah form DB.

"DB kita tidak ada kesalahan, kecuali yang tadi; data pemilih dan data pengguna yang tidak sesuai,  tapi tidak mempengaruhi perolehan suara parpol dan caleg," katanya seperti dilansir detikcom.

Dapil DKI Jakarta 7 meliputi Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Cilandak, Kebayoran Baru, dan Pesanggrahan di Jakarta Selatan.

Sedang Dapil DKI Jakarta 8 meliputi Kecamatan Tebet, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pancoran, dan Jagakarsa, juga di Jakarta Selatan. (man)