2021 DKI Kucurkan BLT, Anies Diminta Perintahkan RT dan RW Data Ulang Penerima Bansos

Taupik Hidayat. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Warga DKI Jakarta menyambut baik kebijakan pemerintah daerahnya yang mulai 2021 mendatang tak lagi memberikan bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk Sembako, melainkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak pandemi Covid-19. 

Pasalnya, Bansos dalam bentuk Sembako yang digelontorkan sejak Maret 2020 bukan hanya dapat memicu kecemburuan sosial, tapi juga membuat warung-warung penduduk dalam pemukiman mengalami penurunan omset yang signifikan. 

"Saya setuju sekali Sembako diganti BLT biar tepat sasaran," kata Taupik Hidayat, ketua RT 13/03 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, di Jakarta, Senin (14/12/2020). 

Dia mengakui, penyaluran Bansos oleh Pemprov DKI dalam bentuk Sembako sangat amburadul, meski isi paket Bansos tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dibanding paket Sembako yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos). 

Ketika awal Bansos digelontorkan pada Maret 2020, dari hampir 200 KK warga RT 13/03 Kelurahan Tegal Alur, ada 117 KK yang mendapatkan Bansos, tapi anehnya dari ke-117 KK itu ada warga yang seharusnya tidak mendapatkan Bansos, justru mendapatkannya. 

Sebaliknya, yang seharusnya menerima Bansos karena memenuhi persyaratan, justru tidak mendapatkannya. 

"Ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Karena itu bersama ketua RW kami laporkan ke kelurahan," imbuh Taupik. 

Berdasarkan petunjuk kelurahan, lanjut bapak satu anak ini, warga yang seharusnya mendapat Bansos tapi tidak dapat, diminta menyerahkan foto copy KTP dan KK, dan meminta surat pengantar dari RT/RW. 

"Tapi setelah data diserahkan, data susulan itu ternyata dimasukkan ke data penerima Bansos dari Kemensos, bukan ke data pemerima Bansos dari Pemprov DKI, dengan alasan dana Pemprov DKI untuk Bansos terbatas," imbuh dia. 

Yang lebih aneh, menurut Taupik, dana penerima Bansos di RT-nya, juga di RW-03 bukannya stabil di angka yang sama, justru berubah-ubah dan turun drastis.

Jika penerima Bansos DKI pada tahap 1 (Maret) 2020 di RT 13/03 sebanyak 117 KK, pada tahap 2 turun drastis menjadi 46 KK, lalu tahap 3 naik menjadi 67 KK, dan setelah itu stabil di angka 46 KK. 

Untuk tingkat RW 03 Kelurahan Tegal Alur, pada penyaluran tahap 1 (Maret 2020), penerima Bansos sebanyak 2012 KK, lalu turun menjadi 557 KK pada tahap 2, lalu naik menjadi 832 KK pada tahap 3, turun lagi menjadi 564 KK pada tahap 4, dan tetap 564 KK di tahap 5.  

Terakhir, di Tahap 10, penerima Bansos di RW 03 Tegal Alur sebanyak 478 KK. 

Dari 10 kali penyaluran Bansos yang telah dilakukan, sembilan di antaranya berupa pemberian paket Sembako, dan sekali berupa beras dengan bobot 10 kg/KK. Pembagian beras ini dilakukan pada tahap 3. 

Taupik mengaku heran dengan jumlah penerima Bansos di lingkungannya yang turun naik, karena jumlah KK di lingkungannya cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan secara drastis. 

"Karena itu kalau memang ada penyelewengan, tolong deh Gubernur menindaklanjuti sampai tuntas, karena ini yang jadi korban warga tak mampu yang terdampak Covid-19," katanya. 

Taupik mengaku senang ketika usulan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Inggard Joshua, agar Bansos berupa paket Sembako diganti BLT, diakomodir Pemprov DKI. 

Sebab, kata dia, dengan mekanisme penyaluran yang lebih baik, Bansos akan lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan mengganti Bansos berupa Sembako dengan BLT, warung-warung di lingkungan tempat tinggalnya akan kembali diramaikan pembeli, sehingga perekonomian masyarakat kembali bergairah. 

"Selama ini, karena yang diberikan berupa Sembako, warga tidak lagi belanja ke warung, sehingga warung-warung itu mengalami penurunan omset akibat minim pembeli," katanya. 

Ketika ditanya bagaimana mekanisme yang baik unruk menyalurkan BLT agar tepat sasaran? Taupik memberikan formulanya. 
1. Penerima Bansos yang belum memiliki rekening di bank, dibuatkan, dan dana BLT ditransfer ke rekening itu; dan
2. Gubernur perintahkan RT/RW mendata ulang warganya yang berhak menerima BLT, dan kemudian dikros cek sebelum BLT disalurkan. 

"Dengan begitu, kita sebagai pengurus RT juga terbebas dari fitnah dan keluhan serta caci maki warga yang tidak mendapat Bansos," tutupnya. (rhm)