2 Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tak Tepat Anies "Dibidik" dengan UU Kekarantinaan Kesehatan

Gubernur Anies Baswedan memberikan keterangan kepada pers usai diklarifikasi Polda Metro Jaya. (Foto: Tribunnews)

Jakarta, Dekannews- Dua pakar hukum tata negara menilai, tindakan Polda Metro Jaya mengaitkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan FPI, dan pernikahan anak bungsu Habib Rizieq Shihab (HRS) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/20200, dengan pelanggaran terhadap pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tidak tepat. 

Pasalnya, meski kedua kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan, namun yang diberlakukan di Jakarta saat ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi, bukan karantina. 

"Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina," kata pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva melalui akun Twitternya, @hamdanzoelva, Rabu (18/11/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan bahwa di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Oleh karena itu, menurut dia, salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Tindak pidana atas pelanggaran PSBB tidak diatur dalam UU Kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub," tegasya.

Hal senada dikatakan pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin dalam acara Indonesia Lawyer Club TVOne, Selasa (17/11/2020) malam. Irman ahkan mengatakan bahwa UU Kekarantinaan Kesehatan juga tidak mengatur soal pelanggaran protokol kesehatan. 

"Nggak ada itu UU Karantina Kesehatan (mengatur)  kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 100 juta. Nggak ada itu. Apalagi bilang harus dipidana,  dipenjara, gak ada, " katanya. 

Ia juga mengatakan kalau UU Kekarantinaan Kesehatan tidak mengatur tentang orang yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak, juga bisa dikenakan denda  

"Tak ada juga yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul yang dilakukan... Maulid itu, kemudian harus gubernur yang jalankan tugas pemerintahan sehari-hari harus diundang memberikan klarifikasi karena ada peristiwa pidana, nggak ada peristiwa pidana di situ. Yang ada peristiwa pemerintahan di situ, sehingga dalam bayangan saya, kalau mau dipanggil, maka Mendagri lah yang memanggil," tegas dia. 

Seperti diketahui, pada Selasa (17/11/2020), Anies dan sejumlah pihak terkait diklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi saat penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh FPI dan saat pernikahan anak HRS. 

Anies diklarifikasi hingga hampir 10 jam, dan dicecar 33 pertanyaan. 

Pemanggilan ini juga sempat dikritisi netizen, karena kerumunan yang terjadi saat pengajian yang diselenggarakan Habib Lutfhi di Pekalongan, dan pendaftaran anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke. KPU Solo sebagai calon walikota di Pilkada kota tersebut, tidak dipersoalkan, sehingga ada tudingan kalau polisi telah bertindak tidak fair. (rhm)