18.000 Buruh Dirumahkan dan Di-PHK Sejak PSBB Diberlakukan, Suhaimi: Pemprov DKI Harus Turun Tangan

Abdurrahman Suhaimi. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Waki Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) turun tangan menangani adanya 1.800 buruh yang di-PHK dan dirumahkan sejak Pemprov memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 10 April lalu.

Pasalnya, gaji buruh yang dirumahkan bahkan ada yang tidak dibayarkan. 

"Ini menyedihkan dan memprihatinkan. Pemprov DKI harus turun tangan melalui Disnakertrans," katanya kepada dekannews.com di gedung Dewan, Jakarta  Pusat, Selasa (14/4/2020).

Menurut politisi PKS ini, dalam situasi dimana masyarakat harus tetap berada di rumah demi memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, seharusnya PHK jangan terjadi dan karyawan yang dirumahkan pun harus tetap diberikan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Karena itu Disnakertrans cari info dan data. Jika benar, lakukan advokasi," katanya.

Suhaimi menegaskan, jika memang ada perusahaan yang menzalimi karyawannya dan berlaku semena-mena, maka harus ditindak sesuai ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Ketua Umum Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, sekitar 18.000 anggotanya telah dirumahkan dan di-PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja sejak PSBB diberlakukan di Jakarta.

"Untuk yang di rumahkan, ada yang tidak dibayarkan gajinya, dan ada yang dibayarkan tapi hanya 25%," katanya kepada TVOne, Selasa (14/4/2020).

Nining mengakui kalau sejak PSBB diberlakukan di Jakarta, kehidupan kaum buruh makin sulit, sehingga menurut dia, seharusnya dalam kondisi seperti ini perusahaan berbagi keuntungan yang selama ini didapat, karena selama ini karyawan lah yang membuat roda perusahaan bergerak dan mendapatkan keuntungan tersebut.

Namun yang terjadi saat ini, perusahaan bukannya memberikan insentif kepada buruh sebagai dampak pemberlakuan PSBB, tapi malah dirumahkan dengan gaji yang dipangkas, dan bahkan ada yang di PHK.

Padahal, tegas dia, PSBB adalah kebijakan pemerintah, dan menurut dia, jika PHK yang dilakukan tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah alias dilakukan secara sepihak, maka PHK tersebut dapat dianggap ilegal.

"Seharusnya pemerintah bertindak," katanya.

Meski demikian Nining juga mengakui, meski selama PSBB yang diberlakukan hingga 24 April mendatang hanya 11 sektor yang tetap diizinkan untuk beraktifitas, ada perusahaan di luar ke-11 sektor tersebut yang tetap beroperasi.

Ke-11 sektor tersebut adalah:
1. Kesehatan
2. Bahan pangan/makanan/minuman
3. Energi
4. Komunikasi dan teknologi informasi
5. Keuangan
6. Ligistik
7. Perhotelan
8. Konstruksi
9. Industri strategis
10. Pelayanan dasar/objek vital
11. Kebutuhan sehari-hari
(rhm)