17 Tahun Usia UU KPK, Direvisi dalam Waktu Singkat di Era Jokowi

Pimpinan DPR menyerahkan UU KPK yang baru dari hasil revisi kepada Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- DPR dan pemerintah bekerja sangat cepat dalam merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baru dua kali melakukan pembahasan di tingkat panitia kerja dan rapat kerja, DPR resmi mengetok palu mengesahkan RUU KPK menjadi undang-undang pada rapat paripurna kesembilan Masa Persidangan I 2019-2020, Selasa (17/9/2019).

"Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU perubahan rancangan Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang undang?" kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2) dan dijawab dengan kata "setuju" oleh anggota yang hadir.

Sebelum disahkan, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporannya. Dalam laporan tersebut, Supratman mengatakan, berdasarkan pembicaraan di tingkat pertama tujuh fraksi menyepakati secara bulat revisi UU KPK tersebut, sementara dua fraksi, yaitu PKS dan Gerindra, juga sepakat dengan revisi UU KPK, tapi dengan sejumlah catatan. 

Sementara satu fraksi, yaitu Partai Demokrat, belum bersikap lantaran masih harus berkonsultasi terlebih dahulu.

Pada Senin (16/9/2019) malam, secara mengejutkan DPR menggelar rapat kerja Badan Legislasi dengan agenda pengambilan keputusan di tingkat pertama. Dalam rapat tersebut DPR dan pemerintah yang diwakili Menkumham Yassona H Laoly dan Menpan RB Syafruddin, sepakat untuk membawa RUU KPK ke paripurna yang digelar Selasa (17/9/2019). 

Jumlah kehadiran anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna pengesahan revisi UU KPK dinyatakan oleh pmpinan rapat memenuhi kuorum, namun saat dihitung secara manual, diketahui jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi batas kuorum karena hanya berjumlah 102 dari 560 anggota DPR. 

Pimpinan Rapat Fahri Hamzah yang merujuk pada data absensi rapat menyatakan, kehadiran anggota Dewan adalah 289 orang berdasarkan absensi, dan jumlah itu melebihi persyaratan kuorum, yakni separuh dari  anggota DPR.  

Dengan hanya 102 anggota yang hadir secara fisik, keabsahan pengesahan oerubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 pun diragukan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa mempersilakan masyarakat untuk bisa mengajukan peninjauan kembali (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya gugat saja ke judicial review bahwa ini ilegal. Gitu saja. Gerindra dukung," kata Desmond usai rapat.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pimpinan DPR dalam memimpin Rapat Paripurna wajib memperhatikan kuorum rapat. Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.

Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Ismail Hasani menilai, revisi UU KPK merupakan praktik terburuk legislasi dalam sejarah parlemen Indonesia pascareformasi. Menurutnya, selain cacat formil, proses pembahasan UU KPK sama sekali tidak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang justru akan menjalankan UU KPK.

Dia mengatakan, legislasi yang baik harus memastikan pemetaan dampak bagi semua pihak, sehingga kehadiran produk hukum baru itu dapat diterima dan berjalan efektif.

"Padahal KPK adalah institusi yang paling terkena dampak dari keberlakuan UU hasil revisi ini," kata Ismail dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Ismail berpendapat, praktik legislasi sebagaimana digambarkan dalam parade kilat revisi UU KPK adalah manifestasi korupsi legislatif. Dia mengatakan, hal itu adalah kinerja legislasi yang memungkinkan dan memudahkan orang melakukan tindak pidana korupsi atau membuat lembaga-lembaga pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif bekerja.

"Materi-materi yang dikandung dalam revisi justru memperlemah KPK dan memangkas energi pemberantasan korupsi," katanya.

Direktur Eksekutif Setara Institute ini menilai, lambatnya respons Presiden Joko Widodo dan singkatnya proses pembahasan RUU menggambarkan jika niat pelemahan KPK memang sudah dirancang sejak awal. 

Ia meyakini, pelemahan itu kini hanya tinggal menunggu momentum yang tepat dimana semua i’tikad dugaan pelemahan KPK itu dijalankan.

"Momentum itu ada pada kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 dan di pengujung akhir masa jabatan DPR RI," katanya.

Ismail mengatakan, secara politik Jokowi tidak lagi memerlukan citra konstruktif publik untuk memberikan efek elektoral karena telah terpilih kembali, sementara momentum masa berakhirnya DPR Periode 2014-2019 telah memberikan keleluasaan pada segelintir ‘penguasa’ parlemen menjalankan hasrat pelemahan KPK.

"Pelemahan KPK telah berjalan sempurna. Dari berbagai segi, revisi UU KPK secara keseluruhan telah mengikis sifat independensi KPK yang sangat berpengaruh pada kinerja KPK di masa mendatang," katanya. (sumber: ROL