15 Orang Diamankan Polisi dari Lokasi Aksi Tolak UU Ciptaker ANAK NKRI di Patung Kuda

Massa aksi Tolak UU Ciptaker di Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Sedikitnya 15 orang diamankan aparar kepolisian dari lokasi Aksi 1310 atau aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020), karena diduga sebagai provokator. 

Aksi yang dimulai sekitar pukul 13:00 WIB tersebut diprakarsai oleh sejumlah Ormas yang tergabung dalam Amsi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, seperti GNPF-Ulama, FPI, dan PA 212.

Informasi bahwa ada 15 orang yang ditangkap, disampaikan pemilik akun @QaillaAsyiqah. 

"Ada kurang lebih 15 adek-adek yang diamankan aparat yang dianggap provokator... Patung Kuda Jakarta (13/10)," katanya seraya menyematkan video berdurasi 28 detik. 

Video ini menggambarkan tentang sejumlah orang yang sedang dinaikkan ke truk polisi. Orang-orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki ini semuanya terlihat masih muda, bahkan ada yang masih remaja. 

Pantauan di lokasi memperlihatkan, massa yang rata-rata mengenakan baju koko dan berhijab telah mulai berdatangan sejak sebelum pukul 12:00 WIB. Di antara mereka bahkan ada yang melakukan sholat zuhur berjamaah di pinggir lokasi. 

Kian siang jumlahnya semakin banyak, mencapai ribuan orang, sehingga memenuhi Patung Kuda yang berada di perempatan Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Budi Kemuliaan. 

Di antara massa yang berdatangan, terlihat mobil komando tempat para tokoh ANAK NKRI berorasi, telah berada di lokasi. 

Massa tak dapat menembus Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah langsung ke Jalan Medan Merdeka Utara tempat dimana Istana Negara berada, karena diblokade polisi. 

Aksi 1310 ini diselenggarakan ANAK NKRI untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker yang disahkan DPR pada 5 Oktober silam. 

UU ini ditolak karena dinilai hanya akan menyengsarakan pekerja, merusak lingkungan dan berpotensi melanggar HAM, karena dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan oligarki kekuasaan. 

Pemerintah telah membantah tudingan ini, namun sebagian rakyat agaknya tak percaya karena banyak keganjilan sejak Omnibus Law UU Ciptaker ini disusun pemerintah, hingga setelah disahkan DPR. 

Keanehan dimaksud di antaranya, Omnibus Law RUU Ciptaker dibuat diam-diam tanpa melibatkan partisipasi publik, pembahasannya di DPR sangar cepat meski RUU ini melebur 69 UU menjadi satu, dan setelah disahkan DPR, UU Ciptaker masih dirapihkan dan belum final. (rhm)