108 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Akan Ikut Aksi 22 Mei di KPU

Konferensi pers Forum Kedaulatan Rakyat. (Foto: dtc)

Jakarta, Dekannews- Sebanyak 108 purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa (FKB) dan merupakan pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowi-Sandi, akan ikut aksi 22 Mei di KPU, untuk mengawal dan melindungi rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya dan menolak hasil perhitungan KPU.111

Hal ini terungkap saat Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto menggelar konferensi pers di Gran Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

"Kami, para Jenderal TNI-Polri Purnawirawan, akan terjun langsung pada 22 Mei 2019 bersama rakyat. ini merupakan wujud untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah dicederai oleh penguasa, dan membantu rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya," kata dia.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menegaskan, inisiatif ini bukan perintah Capres Prabowo Subianto, tapi atas keinginan bersama para purnawirawan TNI-Polisi yang prihatin dengan kondisi politik terkini Indonesia. 

"Tidak ada dipimpin Pak Prabowo. Jadi, perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Untuk itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRI itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob menyatakan, fungsi TNI-Polri harus dikembalikan yakni sebagai alat negara. TNI-Polri yang sudah bekerja keras menjaga profesionalitasnya, jangan sampai dirusak oleh kepentingan pemerintah hingga dihadapkan dengan rakyat yang menyuarakan hak dan pendapatnya.

"Memang benar kembalikan Polri dan TNI juga kepada fungsinya sebagai alat negara bukan alat pemerintah, apalagi itu sebagai alat penguasa. Seolah-olah TNI-Polri dijadikan tim sukses, nah ini yang harus kita kembalikan," kata Sofyan.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mencontohkan, dalam negara demokrasi terdapat hak menyatakan pendapat, namun pada rezim saat ini, menyuarakan perbedaan pendapat langsung dianggap makar.

"Demonstrasi satu yang wajar, kenapa sekarang disebut makar? Padahal makar kan bukan sesuatu yang mudah. Makar itu tujuannya menggulingkan pemerintah yang sah, sedangkan kita dan rakyat ini berkumpul dan menyuarakan ketidakadilan, dibilang makar," kata Sofyan.

Ia memastikan gerakan masyarakat dalam proses Pilpres 2019 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makar, karena hanya bertujuan menyuarakan kedaulatan keadilannya yang telah dicurangi.

"Soal makar sebenarnya sama sekali tidak ada. Saya katakan UUD 45 pasal 28 menjamin kebebasan berpendapat. Boleh kita mengatakan itu curang? Boleh. kemudian menjamin kebebasan berkumpul boleh. Salah kalau diterapkan orang berkumpul dikatakan makar. Mana ada kita menggunakan senjata," tegas dia.

Seperti dimetahui, Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), gerakan yang digagas para pendukung 02, akan melakukan aksi di KPU dan Bawaslu pada 21-25 Mei 2019, untuk menuntut KPU agar jujur, adil dan independen dalam merekapitulasi hasil  Pilpres. Apalagi karena pesta demokrasi lima tahunan itu ditengarai telah dicurangi pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). 

Di sisi lain, Prabowo sendiri telah menyatakan menolak hasil Pilpres, mengingat input data hasil Pilpres yang dilakukan KPU melalui sistem informasi perhitungan (Situng)-nya mengurangi perolehan suaranya, namun menambah perolehan suara 01.

Makin runyam, karena sidang plen Bawaslu hari ini menolak laporan BPN Prabowo-Sandi terkait dugaan kecurangan Pilpres yang bersifat TSM.

Saat ini, menurut info yang beredar di media sosial, para pendukung 02 tengah mengalir dari berbagai daerah ke Jakarta. Meski aparat Polri berusaha mencegah kedatangan mereka, para pendukung 02 agaknya masih dapat menghindari razia itu, dan masuk Ibukota.

Ada kabar pula bahwa Prabowo akan ikut turun ke KPU pada 22 Mei. (rhm)